Daily News|Jakarta – Tiga asosiasi pemerintah desa menilai wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun jadi terlalu bernuansa politis lantaran ada permintaan ucapan terima kasih kepada partai politik tertentu.
Ketiga asosiasi, masing-masing Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) terutama mengkritik upaya agar para kepala desa mengucapkan kepada Menteri Desa yang mendukung wacana tersebut.
“Kami berharap cara-cara seperti meminta kepala kepala desa mengucapkan terima kasih ke partai tertentu karena ada pernyataan masa jabatan sembilan tahun dari Menteri Desa maka Apdesi menganggap itu sudah sangat politis,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP Apdesi, Asri Anas dalam keterangannya, Selasa (24/1).
=Anas juga mengingatkan semua pihak agar tak mempengaruhi para kepala desa untuk menjadi tim sukses partai tertentu.
Dia mewanti-wanti para pendamping desa agar tidak mempengaruhi kepala dan aparatur desa ke politik praktis. Anas mengingatkan bahwa para pendamping desa digaji oleh negara untuk membangun desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014.
“Bilamana ada upaya aktivitas politik tertentu apalagi upaya menggiring opini seakan pemerintahan desa memiliki beban ke partai tertentu maka DPP APDESI tidak akan segan-segan turun demo besar besaran dan mengajak kepala desa seluruh Indonesia, BPD dan Aparat desa untuk membubarkan pendamping desa,” kata Anas.
=Sebelumnya beredar video seorang kepala desa di Lebak, Banten mengucapkan terima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Orang yang mengaku kepala desa itu juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dia menyebut usulan masa perpanjangan masa jabatan kepala daerah berasal dari Mendes yang merupakan politikus PKB.
“Mengucapkan terima kasih kepada partai PKB yang sudah mendukung revisi UU No 6 tahun 2014 dalam hal ini masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun,” ucap seorang kepala desa dalam video yang beredar.
“Mudah mudahan PKB semakin jaya dan mudah mudahan PKB menjadi pemenang di Pemilu 2024 nanti.”
CNNIndonesia.com sudah menghubungi Ketua DPP PKB Daniel Johan untuk mengklarifikasi video tersebut. Namun yang bersangkutan belum merespons.
=Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa muncul ketika demonstrasi digelar pada Selasa lalu (17/1). Kepala desa yang tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ramai-ramai datang ke Jakarta untuk Berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun. Mereka meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (DJP)
Discussion about this post