Daily News Indonesia | Jakarta – Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur, Musa Rajekshah ketika menerima kunjungan kerja Komisi VI DPR RI dipimpin Martin Manurung di kantor Gubernur di Medan, Jumat (28/2) mengeluhkan lambannya langkah pemerintah dalam menyetujui berbagai rencana investasi di wilayahnya, terutama dalam rangka pengadaan energi listrik dan gas.
“Investor yang berminat ke Sumut, langsung lari ke tempat lain, ketika mengetahui dalam survei mereka bahwa Provinsi Sumut sangat kekurangan energi,” tegasnya.
Gubernur menarik pelajaran hengkangnya 50 investor luar negeri dari Sumut ke Majalengka karena keterbatasan listrik di daerahnya.
“Daya yang tersedia di Sumut masih sebesar 2.800 megawatt (MW). Dari jumlah itu, terdapat 2.100 yang diserap dan sisanya 700 MW cadangan daya. Sementara untuk kaitan investasi Sumut hingga tahun 2028, dibutuhkan sekitar 5.362 MW lagi,” katanya mengutip studi yang dilakukan oleh Pemprov Sumut.
Menurut dia, kebutuhan daya itu untuk mendukung rencana 15 Program Strategis Nasional (PSN) yang sudah masuk dalam APBN, antara lain Sumut Sport Center, rumah sakit internasional, pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung dan berbagai sarana infrastruktur lainnya.
“Saat itu kami undang investor dari Hongkong datang kemari. Kami bawa mereka melihat ke kawasan industri Batubara. Mereka lihat dan dipelajari. Habis itu tak jadi membuka investasinya di Sumut,” seraya mengatakan mereka pun hengkang ke Majalengka.
Bahkan, kata dia, dirinya sedikit agak sewot dengan masalah tersebut.
“Lalu saya cek, ternyata ada satu persoalannya adalah tentang energi. Kalaulah jadi itu dipaksakan 50 perusahaan masuk ke situ, energi kita tak cukup. Makanya mereka mundur. Jadi permasalahan utamanya adalah energi,” tambahnya.
Untuk mengatasi kurangnya daya listrik itu, Edy mengungkapkan, pihaknya telah mengundang investor dari Korea Selatan, Hanlim Corporation untuk membangun pembangkit listrik di Kabupaten Batubara berkapasitas 4.800 MW Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU).
Edy menambahkan, investor sudah siap membangun pembangkit itu, namun terkendala karena ijin dari PLN yang tak kunjung terbit. Gubernur sudah melakukan langkah-langkah untuk memperjuangkan proyek listrik terbesar di Indonesia dan ASEAN ini, menemui pejabat-pejabat dari instansi terkait sampai pada tingkat menteri namun masih belum berhasil.
“Kata kunci ada di PLN. Kita sudah mengajukan permohonan untuk perubahan RUPTL, dengan memasukkan proyek listrik Hanlim Corporation ini dalam rencana pengadaan 2020-2029. Ini yang belum disetujui.”
“Investor Hanlim datang ke Sumut membawa semua modal, teknologi, pengalaman maupun manajemen pembangkit berbasis IT. Tidak ada pendanaan APBD untuk itu, tidak ada dana dari PLN, semua modal investor, termasuk pembangunan terminal gas (LNG) terapung untuk penyediaan gas bagi PLTGU tersebut. Namun sejak pengajuan ke PLN untuk perubahan RUPTL itu pada bulan Desember 2019 surat permohonan kami belum ditanggapi, apalagi disetujui oleh PLN,” kata Gubernur Edy kecewa.
Gubernur pun khawatir karena birokrasi dan kelambanan turunnya izin PLN maka Hanlim Corp dengan nilai investasi sekitar Rp.80 Triliun itu akan hengkang ke negara lain, dengan taruhan mangkraknya berbagai program strategis nasional di provinsi Sumut.
Untuk itu, gubernur meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk membantu memperjuangkan tersedianya energi listrik dan gas yang sangat diperlukan untuk pembangunan industri di Provinsi Sumut, guna menjamin terlaksananya 14 program strategis PSN lainnya.
Menurut Edy, rencana pembangunan PLTGU Hanlim Corporation di Kabupaten Batubara itu dilakukan 3 tahap, pertama 2×800 MW dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Sehingga nanti kekurangan 700 MW, yakni 4.800 MW dari rencana kebutuhan 5.361 MW, diharapkan dapat tersedia.
“Memang kalau dihitung sekarang kita surplus 700 MW, tapi kita tidak bisa berhenti di sini. Di 2024 PON di sini, kami butuh sport center, sport center membutuhkan energi yang besar dan banyak lagi yang akan kami rencanakan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Regional Bisnis Sumatra PT PLN (Persero), Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, PLN terus menguatkan pasokan daya di Sumut. Dalam Rencana Pengembangan Kelistrikan Sumut sesuai RUPTL 2019-2028, akan ada pertambahan daya 3.662,4 MW, yakni 1.678 MW dibangun PLN, 1.674 MW dari swasta dan 300 MW dari kerjasama.
Sebelumnya, Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan kesiapan pihaknya mendorong terwujudnya penyediaan listrik sebagaimana yang diinginkan Gubernur Edy Rahmayadi. “Secara bertahap akan kita wujudkan,” kata politisi NasDem itu, seraya mengatakan akan mendorong PLN untuk menerbitkan ijin pembangunan PLTGU 4.800 MW di Batubara.
Terhambatnya ijin pembangunan PLTGU 4.800 MW itu, menurut Martin karena proses pergantian di direksi PLN beberapa waktu lalu. “Namun tadi kan sudah kita tanya juga ke PLN, dalam waktu dekat akan bereslah itu,” sebutnya.
“Datang orang Korea, sudah deal dan sudah meninjau di lapangan. Tapi, yang menjadi persoalan masih sama. Kami mohon dijembatani oleh Pak Martin Manurung. Harus ada izin dari direktur utama PLN,” kata Gubernur Sumut. (DJP)
Discussion about this post