Daily News|Jakarta – Luntur status tersangka bagi Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim, selepas KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara BLBI. Di sisi lain nama keduanya yang masih berada dalam daftar pencarian orang atau DPO segera dicabut pula.
“Karena sudah dihentikan penyidikannya, maka tentu sesuai ketentuan UU saat ini keduanya tidak lagi berstatus tersangka,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (5/4/2021).
Untuk pencabutan nama Sjamsul dan Itjih dari DPO, Ali mengaku akan berkoordinasi dengan Polri dan Ditjen Imigrasi. Namun Ali belum memastikan kapan pencabutan itu direalisasikan.
“Terkait status DPO akan segera kami koordinasikan dengan pihak Mabes Polri dan Ditjen Imigrasi untuk penyelesaian tindak lanjut administratifnya,” ujar Ali.
Seperti diketahui, KPK menyetop dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim. KPK beralasan tidak ada lagi penyelenggara negara dalam perkara itu menyusul dilepasnya Syafruddin Arsyad Temenggung selaku mantan Ketua BPPN melalui putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).
Kasus BLBI ini dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 yang terbit pada 31 Maret 2021 dan diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada 1 April 2021.
Dengan dihentikannya kasus BLBI itu, Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim tidak lagi menyandang status tersangka di KPK dalam kasus BLBI. Sjamsul sebelumnya berstatus tersangka bersama istrinya, Itjih Nursalim, dalam kasus dugaan korupsi terkait BLBI.
Sjamsul dan Itjih dijerat sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI yang terindikasi merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun. Sjamsul merupakan pemegang saham pengendali BDNI.
Saat itu Sjamsul dan Itjih dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Keberadaan keduanya saat itu diketahui berada di Singapura.
Akhirnya, pada 30 Juni 2019, KPK memasukkan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke daftar pencarian orang (DPO). KPK sudah mengirimkan surat pemintaan ke Polri.
Surat pemanggilan tersangka itu telah dikirimkan ke lima alamat yang berbeda di Indonesia dan Singapura. Selain itu, KPK meminta bantuan KBRI Singapura dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapura, dalam upaya pemanggilan Sjamsul dan istrinya.
Namun kini keduanya tidak lagi dalam buruan KPK menyusul terbitnya SP3 untuk kasus BLBI. (DJP)
