Daily News|Jakarta – Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pimpinan MPR turut membahas mengenai amandemen UUD 1945. Jokowi menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum amandemen.
“yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam. Perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarakat, yang penting usulan-usulan harus ditampung. Masukan ditampung, sehingga bisa dirumuskan,” kata Jokowi kepada wartawan seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Jokowi tak menjawab konkret ketika ditanyakan amandemen dilakukan menyeluruh atau terbatas. “Berikan kesempatan kepada MPR untuk bekerja melakukan kajian. Menampung usulan-usulan yang ada,” imbuh Jokowi.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menjamin berbagai usulan amandemen tidak menjadi bola liar. Bambang menyatakan, setiap wacana yang berkembang akan dikonsultasikan bersama dengan Jokowi.
“Kami pimpinan MPR menjamin, berbagai usulan amandemen tidak menjadi bola liar. Segala sesuatunya kami konsultasikan dengan Bapak Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara,” kata Bambang.
Bambang pun menyebut, “MPR tidak buru-buru. Kami akan cermat betul menampung aspirasi di tengah-tengah masyarakat sebagaimana disampaikan Bapak Presiden.”
Pada bagian lain, Bambang menegaskan, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
“Tidak ada (wacana Presiden dipilih MPR). Saya tegaskan tidak ada. Ini tidak terkait dengan perubahan rinci, perubahan politik. Presiden tetap dipilih rakyat. Presiden bukan lagi mandataris negara. Presiden tidak bertanggung jawab pada MPR “ tegas Bambang.
Discussion about this post