Daily News|Jakarta – Menko Bidang Polhukam, Wiranto memgingatkan pejabat baru di lingkungan Kementerian Koordinator Polhukam mencermati masalah Papua, Karhutla, dan revisi KPK.
Demikian disampaikan Wiranto saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon I di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Pada kesempatan itu, ada empat pejabat eselon I Kemenkopolhukam yang dilantik, yakni Mayjen TNI (Purn) Tri Soewandono sebagai Sekretaris Kemenko Polhukam, menggantikan pejabat lama Letjen TNI (Purn) Agus Surya bakti.
Kemudian, Mayjen TNI Rudianto sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Brigjen TNI Purnomo Sidi sebagai Staf Ahli Bidang SDM dan Teknologi, dan Laksma TNI Yusuf sebagai Staf Ahli Kedaulatan Wilayah Kemaritiman
Menurut Wiranto tiga hal itu merupakan persoalan aktual yang sedang terjadi di Indonesia. “Paling tidak ada tiga masalah aktual yang perlu cermati, perlu penanganan cermat tepat dan benar,” ujarnya.
Ketiganya, meliputi stabilitas keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatra dan Kalimantan, dan hal-hal menyangkut revisi UU KPK.
Wiranto kembali menegaskan kepada jajarannya untuk mencermati dinamika nasional dengan berbagai permasalahan yang terjadi. Kemenko Polhukam tambahnya, memiliki tanggung jawab untuk tanggap dan siaga dalam mengawal stabilitas politik, hukum, dan keamanan negara.
“Untuk itulah, Kemenko Polhukam harus hadir, tanggap, siaga dalam mengawal stabilitas polhukam, serta dalam pelaksanaan fungsi mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan polhukam,” tandas Wiranto mengingatkan jajarannya mencermati masalah Papua, Karhutla, dan revisi KPK.
