Daily News|Jakarta – Universitas Gadjah Mada (UGM) tawarkan konsep restorasi transmigrasi dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau (GNTH) 4.0”. Restorasi transmigrasi itu ditujukan dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Restorasi transmigrasi dan green transpolitan 4.0 berbasis ekonomi digital dan peningkatan sumber daya manusia untuk mengubah pola transmigrasi konvensional menuju transpolitan 4.0. Adapun pola pengembangan restorasi transmigrasi ini melalui kemitraan pentahelix meliputi pemerintah, akademisi, swasta, komunitas dan media.
Demikian Deklarasi Bulaksumur dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0 yang dibacakan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi UGM Supriyadi, di Grha Sabha Pramana, Selasa (17/9). Deklarasi itu dihasilkan pada kegiatan Kongres Nasional Transmigrasi Tahun 2019 yang diikuti perwakilan pemerintah, akademisi, swasta dan komunitas.
Dalam Kongres Nasional Transmigrasi 2019 yang bertajuk Restorasi Transmigrasi untuk Mewujudkan SDM Mandiri dan Sejahtera, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan ada lebih 1.200 desa di Indonesia yang awalnya merupakan bekas wilayah kawasan transmigrasi.
Apabila sebelumnya program transmigrasi hanya untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan namun saat ini kegiatan transmigran bisa menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sehingga mampu meningkatkan kehidupan ekonomi transmigran lebih layak.
“Di masa lalu program pemerintah gagal karena tidak ada pengelolaan pasca panen, namun sekarang kita membantu mereka dengan memberi nilai tambah agar kesejahteraan mereka berkembang,” terangnya.
Menurut Eko program transmigrasi bukan usaha memindahkan penduduk miskin dari satu wilayah ke wilayah lain, namun mendorong peningkatan kesejahteraan transmigran melalui pendampingan berkelanjutan, serta kerja sama kemitraan dengan dunia usaha dan perbankan.
Tantangan sekarang, lanjut Eko bagaimana menciptakan bisnis model baru, karena memang tantangan di zaman sekarang adalah menciptakan bisnis model baru yang bisa memberikan manfaat bagi para transmigran.
Menurut Eko sebelumnya program transmigrasi hanya untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan, namun saat ini kegiatan transmigran telah mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sehingga mampu meningkatkan kehidupan ekonomi transmigran lebih layak.
“Di masa lalu belum ada pengelolaan pasca panen di daerah-daerah transmigran, namun sekarang kita berupaya membantu mereka dengan memberi nilai tambah agar kesejahteraan mereka berkembang,” terangnya.
Guru Besar Fakultas Geografi UGM sekaligus salah satu penggagas konsep restorasi transmigrasi dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0, Suratman mengatakan inovasi pembangunan transmigrasi ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di bidang penyediaan dan kemandirian pangan, pengentasan kemiskinan dan mempercepat pembangunan daerah.
“Sasaran tersebut dapat dicapai melalui integrasi perencanaan dan pembangunan infrastruktur nasional yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi,” katanya.
Konsep inovasi pengembangan kawasan transmigrasi ini menurut Suratman diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di pulau Jawa. “Kita ingin pembangunan transmigrasi mampu menjadi katup pengaman dari masalah pengangguran di pulau Jawa dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi baru di kawasan transmigrasi,” ujar Suratman.
Suratman menuturkan, saat ini 56,46 % penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,75 % dari luas wilayah Indonesia. Bahkan kepadatan penduduk Jawa yang mencapai 1.156 jiwa per kilometer persegi sudah melampaui angka kepadatan penduduk nasional yang hanya 138 jiwa per kilometer persegi.
Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam pidato sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X mengatakan tujuan pembangunan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi transmigran dan masyarakat sekitar, mendorong tumbuhnya pembangunan daerah serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Sejak dulu Pemda DIY selalu mendukung program transmigrasi dengan mengirim penduduknya ke daerah transmigrasi. “Sejak 2010 lalu, ada 1.305 jiwa yang dikirim ke Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi,” sebut Wakil Gubernur DIY.
Meski mengikutsertakan warganya dalam program transmigrasi namun pembiayaanya merupakan hasil kerja sama antara pemda DIY dan Pemda yang menjadi lokasi penempatan transmigran. “Besar harapan kita sharing pembiayaan semakin meningkat dan meminimalisir permasalahan muncul akibat penempatan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.
Discussion about this post