Daily News | Jakarta – Anggota DPD RI atau Senator Fahira Idris mengatakan, lima tahun ke depan, Presiden Jokowi tidak hanya dituntut menunaikan janji-janji yang dibuat pada saat Kampanye Pilpres 2019 saja.
Tetapi juga menuntaskan janji dan agenda pembangunan yang belum terselesaikan di periode pertamanya.
“‘Beban ganda’ ini hanya bisa diurai jika Jokowi mampu setia pada janji kampanye dan tetap fokus kepada agenda pembangunan yang sudah digariskannya,” kata Fahira dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10).
Ia mengingatkan, bagaimana dengan agenda revolusi mental yang kian tidak ada kabar, ekonomi meroket ternyata cuma angan-angan saja. Belum lagi, sambung dia, kalau kita bicara penuntasan kasus HAM, penguatan KPK dan pemberantasan korupsi yang kian tidak tentu arah.
“Fokus pembangunan juga senada. Mimpi menjadikan Indonesia poros maritim di dunia, malah yang banyak diresmikan jalan tol. Janji mewujudkan kedaulatan pangan, malah kran impor pangan dibuka begitu lebar. Periode kedua ini Pak Jokowi menanggung beban ganda,” tegas dia.
Bukan hanya kurang fokus terhadap agenda pembangunan yang sudah ditetapkan, Presiden Jokowi, kata Fahira juga terkadang menjalankan program pembangunan yang tidak ada dalam rencana pembangunan nasional.
Bahkan, program yang tidak ada ini malah dijadikan program prioritas. Salah satu contohnya adalah keinginan keras Jokowi untuk memindahkan Ibu kota ke Kalimantan Timur.
“Tidak ada di janji kampanye, tidak ada di RPJMN, tiba-tiba jadi program prioritas. Jalankan pemerintahan tidak bisa spontanitas seperti itu. Inikan soal mengelola negara dan ratusan juta rakyat,” ujarnya.
“Jika periode kedua masih kurang fokus, lima tahun ke depan, Indonesia tidak akan mengalami lompatan kemajuan. Sekarang tergantung Pak Jokowi, selama memimpin negeri ini mau dikenang sebagai apa,” pungkas Fahira.
Discussion about this post