Daily News|Jakarta –Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari meminta pemerintah tak bertindak konyol dengan tetap melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020. Sebab, kata Feri, banyaknya kandidat calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu terinfeksi virus corona (Covid-19) hingga meninggal dunia.
“Ya, menurutku pemerintah enggak boleh konyol begitu ya untuk tetap mempertahankan [penyelenggaraan Pilkada 2020],” kata Feri kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/10).
Data KPU per 10 September 2020 menunjukkan terdapat 60 calon yang dinyatakan positif corona berdasarkan pemeriksaan swab test. Baru-baru ini, Cawalkot Kota Bontang, Kalimantan Timur di Pilkada, Adi Darma meninggal dunia akibat corona.
Feri menyarankan sudah sepatutnya penyelenggaraan Pilkada 2020 ditunda sementara waktu hingga kondisi virus corona terkendali. Apabila ingin tetap memaksakan, Feri berharap pemerintah wajib menerapkan dan memastikan pelbagai protokol kesehatan berjalan baik saat pelaksanaan.
Ia menilai banyak aturan yang seharusnya bisa dibuat oleh pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran corona saat pilkada. Namun, regulasi itu tak kunjung dibuat oleh pihak pemerintah dan penyelenggara.
“Kemarin diusulkan kampanye tatap muka 24 hari. Lalu daring. Lalu, waktu di hari H pencoblosan bisa dari jam 7 hingga jam 4 sore. Supaya orang-orang enggak berbondong-bondong di TPS. Jadi banyak itu yang bisa dilakukan,” kata Feri.
Lebih lanjut, Feri menilai pemerintah dan penyelenggara tak konsekuen terhadap peraturan protokol kesehatan yang sudah diatur saat ini. Sebab, sudah banyak aturan yang dilanggar oleh para pasangan calon sejak tahapan pendaftaran hingga kampanye saat ini.
Ia mengaku khawatir akan terjadi klaster penyebaran virus corona bila tahapan pilkada tetap dilanjutkan di tengah kondisi penularan yang masih tinggi sampai saat ini.
“Bahkan yang penyelenggara saja itu masih sering ke daerah-daerah muter-muter. Padahal enggak diperlukan lagi. Bisa lewat daring. Dikhawatirkan timbulnya klaster pilkada jika enggak hati-hati,” kata dia.
Melihat hal itu, Feri meminta agar pemerintah dan penyelenggara konsekuen untuk mempertegas penerapan protokol kesehatan di tengah penyelenggaraan pilkada.
Ia khawatir kepercayaan publik terhadap pemerintah akan makin menurun bila nantinya pilkada justru menjadi klaster penyebaran corona. Tak hanya itu, Feri mengatakan kualitas demokrasi akan menurun karena minimnya partisipasi masyarakat dalam pilkada di tengah pandemi saat ini.
“Kalau enggak siap dan hati-hati, begitu meledak, kemarahan publik akan tinggi, kualitas demokrasi dan penyelenggaraan turun. Di sana kenapa kita khawatirkan situasi seperti ini,” kata Feri. (DJP)
Discussion about this post