Daily News|Jakarta – Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin menegaskan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil akan diprioritaskan dalam mendampingi kepemimpinan Joko Widodo pada periode kedua mendatang.
‘Dulu meningkatkan kemajuan ekonomi diharapkan dari konglomerat, yang nantinya netes ke lingkungan sekitar. Tenyata kenyataan kan tidak netes-netes. Untuk itu ke depan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil akan menjadi prioritas,” tegas KH Ma’ruf Amin dalam peluncuran buku The Ma’ruf Amin Way, di Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Dikatakan pemerintahan saat ini sudah meletakkan dasar pembangunan yang kian mengangkat kelompok ekonomi bawah melalui pembangunan infrastruktur secara masif. Menurutnya pembangunan infrastruktur akan menekan kesenjangan ekonomi yang ada.
KH Ma’ruf Amin mengatakan keberpihakan terhadap kelompok ekonomi kecil akan jadi fokus utama. Itu sebagai antitesa ekonomi yang condong kapitalistik. “Kekayaan tidak boleh hanya beredar pada orang kaya saja tapi harus terdistribusi kepada seluruh komponen rakyat,” tegas KH Ma’ruf Amin.
Peluncuran buku Indonesia: Asia’s New Tiger Economy The Ma’ruf Amin Way” mencuri perhatian komunitas ekonomi tanah air. Dua penulisnya, Anwar Abbas dan Sahala Panggabean menjadi sorotan karena dinilai berhasil mengintegrasikan tiga hal penting secara bersamaan, yaitu sistem ekonomi Pancasila, kondisi ekonomi kekinian, dan pemikiran ekonomi KH Ma’ruf Amin.
Pemikiran-pemikiran Ma’ruf Amin yang didemonstrasikan secara apik di buku ini memaknai bahwa ekonomi harus berdasarkan keadilan, keumatan/ kerakyatan, dan kedaulatan. Hal ini sejalan dengan program kerja pemerintah periode kedua Presiden Joko Widodo
Penulis buku Sahala Panggabean menyatakan dalam menjalankan roda ekonomi Indonesia yang sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, tidak lain tidak bukan harus melalui koperasi.
“Pola pembangunan ekonomi yang tepat untuk rakyat Indonesia adalah koperasi. Dalam buku ‘The Ma’ruf Amin Way, pada tahun 2020 Indonesia akan menghadapi pertumbuhan besar kelas menengah, milenial dan urban,” kata Panggabean yang juga Chairman dari Nasari Cooperative.
Disebutkan dengan mengawinkan antara ‘start up’ dengan cooperative menjadi start up cooperative, kita memiliki model baru yang bisa menjawab kebutuhan para milenial dan pelaku start up tanah air.
Di sisi lain, menurut Panggabean, start up cooperative juga menjamin tata kelola yang lebih setara antara satu dengan beberapa pendiri lainnya. Pengambilan keputusan didorong melalui mekanisme musyawarah mufakat.
“Prinsip dasarnya sederhana yaitu one man, one vote pada koperasi. Bedakan dengan perseroan yang one share, one vote. Itulah yang kami kagumi dari Bapak KH Ma’ruf Amin, karena beliau juga bertekad menjadikan Indonesia sebagai ikon pusat ekonomi syariah dunia melalui platform digital tersebut,” kata Panggabean.
Pada saat yang sama, Panggabean menyoroti peran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang masih sangat jauh dari yang diamanatkan oleh undang-undang. Panggabea menilai bahwa perlu merevitalisasi Dekopin agar menjadi partner dari pemerintah untuk berperan aktif dalam pemberdayaan koperasi. Terlebih menyikapi perkembangan era digital dan revolusi industri 4.0 saat ini.
“Revitalisasi Dekopin akan membuat koperasi dapat bergerak lebih lincah dan lebih segar apabila Dekopin atau apapun namanya nanti kita sebut, dipimpin oleh para pelaku koperasi dari generasi milenial,” tutup Panggabean.
Discussion about this post