Daily News|Jakarta – Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Maju Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan memastikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempermudah iklim investasi. Tito mengaku bahwa hal tersebut merupakan salah satu poin yang ditekankan Presiden Jokowi kepada dirinya yang telah dilantik menjadi Mendagri.
“Sekali lagi Kementerian Dalam Negeri menyesuaikan kebijakan antara Pusat dan Daerah dengan spirit utamanya adalah mempermudah iklim investasi,” ujar Tito usai acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kemdagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).
Tito mengakui belum membahas secara spesifik soal penyesuaian kebijakan dan peraturan daerah dalam menjamin investasi. Namun, dia menegaskan penyesuaian kebijakan tersebut sangat penting sehingga terdapat kepastian kebijakan yang menjadi acuan dari pusat sampai daerah
“Jangan sampai nanti yang di pusat berbicara, kemudian yang di daerah kebijakannya lain lagi, kemudian di tingkat satu lain, lalu di tingkat dua lain lagi,” tandas Mantan Kapolri ini.
Tito mengatakan salah satu hal terpenting dari investasi khususnya yang terkait Kemdagri adalah data kependudukan. Pasalnya, data kependudukan ini terkait dengan perizinan. Karena itu, dirinya akan segera berkoordinasi dengan internal Kemdagri terkait pengelolaan data kependudukan khusus KPT Elektronik. Setelah koordinasi internal, Tito akan berkoordinasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia.
“Pak Luhut sebagai Menko Maritim dan Investasi, beliau menarik investasi asing sementara untuk investasi dalam negeri Pak Bahlil. Tadi saya sudah koordinasi dengan beliau-beliau karena untuk melakukan investasi salah satu syarat utama adalah keamanan itu nomor satu, kemudahan untuk perizinan, kemudian kepastian hukum, infrastruktur. Ini cukup kompleks salah satunya memang data kependudukan itu menyangkut soal perizinan terutama,” ungkap Tito.
Selain penyederhanan kebijakan untuk mendukung investasi, lanjut Tito, Presiden Jokowi juga menekankan tentang reformasi birokrasi. Jokowi, kata Tito, meminta dirinya untuk membangun sistem yang bisa mengubah kultur birokrat dari yang feodalistik menjadi budaya melayani. Tito pun optimis bisa melakukan amanat Presiden Jokowi dengan pengalamannya selama ini.
“Pengalaman saya sebagai Kapolri, Kapolda ini menjadi modal bagi saya, ditambah dengan selama ini bersentuhan dengan Kemendagri menjadi modal bagi saya untuk merumuskan langkah apa yang harus dikerjakan ke depan,” pungkas Tito.
Discussion about this post