Daily News|Jakarta – Kadiv Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai, aksi penolakan RKUHP dan revisi UU KPK beberapa hari belakangan terlalu dini jika dinilai sebagai gerakan people power yang dapat melengserkan Presiden Jokowi.
Menurut Ferdinand, gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat ini baru permulaan yang bisa redup tapi bisa juga semakin berkembang. Ferdinand mrngakui, saat ini Presiden Jokowi masih kuat.
“Persoalan RKUHP dan UU KPK ini tidak akan bermuara pada gerakan pelengseran @jokowi, jauh dan itu hanya onani politik kelompok yang belum bisa menerima kenyataan,” tulis Ferdinand melalui akun twitter @FerdinandHaean2.
Diketahui, mahasiswa dari berbagai kampus dalam beberapa hari terakhur melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Mereka menuntut agar Pemerintah dan DPR membatalkan pengesahan sejumlah Rancangan Undang-ubdang yang dianggap masih bermasalah.
Misalnya Revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR melalui rapat paripurna. Begitu juga terkait RUU KUHP. Salahsatu tema yang diangkat dalam aksi tersebut yaitu #ReformasiDikorupsi
Namun Ferdinand meyakini, gelombang aksi mahasiswa itu belum bisa melengserkan Presiden Jokowi. Kata dia, satu-satunya isu yang dapat mengancam jabatan Jokowi adalah krisis ekonomi yang menyebabkan harga-harga tak terkendali.
“Jokowi hanya akan jatuh jika gerakan dilandasi kesulitan ekonomi dan harga-harga yangg tak terkendali. Apa itu akan terjadi? Entah,” tandas Ferdinand, Kadiv Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat menyatakan, aksi penolakan RKUHP dan Revisi UU KPK belum bisa melengserkan Presiden Jokowi dari jabatannya.
