Daily News|Jakarta –Partai Demokrat belum pernah berubah sikap dan pandangan terkait perlunya revisi UU No 7/2017 tentang Pemilu dan revisi UU No 10/2016 tentang Pilkada. Demokrat pun mengusulkan ambang batas parlemen(parliamentary threshold) dan ambang batas pencapresan (presidential threshold) sama, yakni 4 persen.
Menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, desakan untuk melakukan revisi pada kedua UU tersebut menjadi imperatif setelah berkaca pada pengalaman pemilu sebelumnya.
Pada UU Pemilu ada beberapa isu yang mesti dievaluasi untuk dikoreksi, ada yang masih bisa dipertahankan, namun ada juga gagasan baru yang relevan untuk peningkatan derajat dan kualitas demokrasi ke depan sekaligus untuk penguatan partai politik sebagai pilar demokrasi.
“Yang bisa dipertahankan antara lain besaran Parliamentary Threshold tetap di 4%, Distrik Magnitude atau besaran kursi per dapil 3-10 kursi untuk Dapil DPR-RI dan sistem proporsional terbuka,” papar Kamhar kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).
Lebih lanjut Kamhar mengatakan, yang mesti dievaluasi adalah besaran Presidential Threshold (PT). Partainya berpandangan agar besarannya sama dengan Parliamentary Threshold sehingga parpol-parpol yang memiliki perwakilan di Senayan berhak mengajukan pasangan capres dan cawapres.
“Selanjutnya tentang pelaksanaan pileg dan pilpres apakah tetap bersamaan atau kembali dilakukan secara terpisah. Isu baru yang tidak kalah penting untuk dimasukkan dalam revisi UU Pemilu adalah adanya Dapil Nasional. Partai Demokrat berpandangan penambahan Dapil Nasional sebesar 10% akan sangat efektif sebagai insentif bagi partai politik,” ujarnya.
Sementara terkait revisi UU No. 10/2016 tentang Pilkada, kata Kamhar, Partai Demokrat tetap konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat sebagaimana tercermin pada hasil survei antara lain Lembaga Survei Indikator Politik yang mayoritas menghendaki tetap adanya Pilkada pada tahun 2022 dan 2023.
Dia menegaskan, tak ada perubahan pandangan dan sikap politik bagi Partai Demokrat. Pihaknya tentu berharap partai-partai lain yang sebelumnya sejalan dengan mempresentasikan tagline “normalisai Pilkada” sebagai semangat merevisi UU tersebut bisa putar haluan untuk secara otonom kembali kejalan perjuangan yang telah disepakati sebelumnya, yakni memperjuangkan aspirasi rakyat untuk Pilkada 2022 dan 2023.
“Desakan revisi ini telah melalui proses panjang dan sebagai respon adaptif terhadap dinamika pilkada yang telah kita lalui. Terlalu besar potensi biaya yang mesti ditanggung baik dari sisi ekonomi, sosial dan politik apabila pilkada dilaksanakan secara serentak di tahun 2024, dalam tahun yang sama dengan diselenggarakannya pileg dan pilpres,” pungkas dia. (DJP)
