Daily News|Jakarta – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa ada 5 fokus peruntukkan belanja pemerintah pusat untuk APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang besarnya Rp 2.500 triliun pada tahun 2020.
Menkeu RI mengajak seluruh elemen untuk ikut mengawal pelaksanaan APBN ini. “Kami berharap reformasi di berbagai kementerian dan lembaga bisa semakin memperbaiki efisiensi ekonomi kita. Karena itu seluruh pihak agar ikut mengawal dan mengawasi APBN ini agar benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak dikorupsi serta disalahgunakan,” tegas Menkeu, Rabu (24/9/2019).
Lima ada fokus itu dipaparkan Menkeu adalah SDM yang berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, mendorong transformasi birokrasi supaya lebih efisien, melayani dan bebas korupsi serta antisipasi ketidakpastian yang diperkirakan masih tinggi di tahun mendatang.
Pertama, dalam hal SDM yang berkualitas, ditegaskan Menkeu R,I fokus pemerintah pusat tetap di pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2020 sebesar Rp 508,1 triliun. “Sektor pendidikan akan difokuskan pada perluasan akses pendidikan, peningkatan skill, enterpreunership, penguasaan Information and Communication Technology (ICT) serta kegiatan untuk mendukung penelitian,” katanya.
Kedua, penguatan program perlindungan sosial, Menkeu RI menyatakan tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 372,5 triliun. Tujuannya untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Ia menjelasan, sektor ini dilakukan dengan peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran, sinergi/sinkronisasi antarprogram, serta subsidi yang tepat sasaran dan efektif.
Ketiga, akselerasi pembangunan infrastruktur yang pada APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp 423,3 triliun. Fokusnya diutamakan untuk meningkatkan daya saing investasi dan ekspor. Mendukung transformasi industrialisasi (konektivitas, pangan, energi, dan air), serta untuk mengantisipasi masalah sosial perkotaan seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah dan penyediaan transportasi massal.
Sektor ini, lanjut Menkeu RI, penekanannya akan terus mempromosikan skema pembiayaan inovatif melalui kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seperti Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP).
Keempat, mendorong transformasi birokrasi supaya lebih efisien, melayani dan bebas korupsi yang dianggarkan sebesar Rp 261,3 triliun. Sasaran programnya adalah mendorong efektivitas birokrasi seperti peningkatan produktivitas, integritas dan pelayanan publik, serta menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan.
Kelima, antisipasi ketidakpastian yang diperkirakan masih tinggi di tahun mendatang. Antisipasi ketidakpastian ini dilakukan baik dari sisi adanya resiko bencana alam, dari sisi stabilitas ekonomi dan politik, serta penguatan fiscal buffer.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan ada pula fokus anggaran APBN untuk kesehatan yang alokasinya sebesar Rp 132,2 triliun. Sektor ini sasarannya pada percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif & preventif, serta melanjutkan program jaminan kesehatan nasional
