Daily News|Jakarta – Kepolisian bakal menelusuri jaringan preman di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang kerap menarik pungutan liar (pungli) dari para sopir truk. Sejauh ini, Polda Metro Jaya sudah menangkap 49 orang preman.
Penelusuran jaringan preman yang melakukan pungli dilakukan kepolisian usai Presiden Joko Widodo memberi instruksi.
“Kami masih jalani. Mari kita pecahkan masalahnya. Ini baru permukaan yang diamankan, apakah lain-lain juga masih ada? Apakah ada jaringan-jaringan? Apakah ada yang nyuruh mereka? Kita cari tahu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (11/6).
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, kata Yusri, sejauh ini telah memerintahkan agar dibuat suatu tim khusus guna mengusut tuntas aksi premanisme ini.
Fadil, lanjut Yusri, juga menegaskan premanisme ini mesti dibongkar hingga tuntas. Sebab, tak boleh ada sedikitpun uang yang dikeluarkan oleh sopir truk untuk para preman.
“Kapolda Metro Jaya menyampaikan tidak ada dan tidak boleh satu rupiah pun uang yang keluar oleh sopir ke para pelaku ini, kami akan tindak tegas kami akann kejar sampai ke mana pun,” tutur Yusri.
Yusri menyampaikan bahwa kepolisian bakal berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menumpas aksi premanisne ini. Mulai dari otortitas pelabuhan hingga perusahaan.
Sebab, beberapa pelaku yang sudah ditangkap diketahui juga merupakan karyawan dari perusahaan.
“Kami mengharapkan para pelaku-pelaku ini kita jerat dengan hukuman dan kita rekomendasikan dikakukan pemecatan, itu harapan kami, ini efek jera supaya yang lain jangan coba-coba bermain, apalagi dia status sebagai pegawai di situ,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung instruksi Jokowi yang meminta agar pemalak di wilayah Tanjung Priok ditindak tegas.
Menurut Riza, aksi penarikan pungli dan premanisme tidak dibenarkan di Tanjung Priok, maupun wilayah lainnya secara umum.
“Saya setuju dengan Pak Jokowi, tidak dibenarkan pungli di manapun, tidak hanya di Tanjung Priok, pelabuhan atau di manapun,”kata Riza di Slipi Jaya, Jumat (11/6).
Riza meminta dukungan dari semua petugas dan aparat untuk tetap disiplin dan berintegritas agar masyarakat juga merasa tenang tanpa harus khawatir dimintai pungli.
“Kami minta masyarakat bantu melaporkan di mana saja apabila ditemukan pungli segera dilaporkan aparat atau kami nanti kami akan tindak lanjuti sesuai dengan aturan uu yang ada,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengatakan bahwa fenomena pungli di Tanjung Priok memang kerap terjadi. Bahkan bukan cuma sopir truk yang menjadi korban.
“Pungli ini kan tidak hanya kepada sopir pelabuhan, tapi juga ke toko-toko, perumahan, pengembang, ini benar-bener menyebabkan keresahan warga, jadi tolong agar ditindak tegas saja,” kata Sahroni, Jumat (11/6).
Dia menyambut baik instruksi Presiden Jokowi Widodo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak para preman yang meresahkan pengemudi truk.
Menurut Sahroni, kasus pungli yang dilakukan preman memang merupakan persoalan utama di dermaga dan harus segera dibasmi oleh Polri karena bisa mengganggu lalu lintas perekonomian.
“Kami sebagai warga Tanjung Priok tentunya sangat senang dan mendukung arahan Presiden tersebut. Memang kalau terkait preman itu bukan persoalan yang baru dan keberadaan mereka sudah sangat menganggu karena menyebabkan tingginya pungli,” tutur politikus NasDem itu.
“Kini sudah saatnya citra Priok diubah, jadi bebas pungli,” imbuhnya. (DJP)
Discussion about this post