Daily News|Jakarta – Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) ditargetkan rampung pada Desember 2020. SPBE diharapkan dapat dikawal tidak hanya oleh pemerintah melainkan seluruh pihak, termasuk kalangan akademisi.
“(SPBE) Kita selesaikan Desember 2020. Jadi ini betul-betul perlu dikawal. Bukan hanya kalangan pemerintah, tapi juga dari akademisi untuk mendukung supaya ini berhasil,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Syafruddin.
Hal itu disampaikan Syafruddin saat memberikan Kuliah Umum bertajuk “Digitalisasi Data dan Kinerja ASN Kaitannya Dalam Reformasi Birokrasi” di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), Jakarta, Selasa (24/9).
“Tentang e-government (SPBE) yang kita akan satukan, kabupaten/ kota paling susah. Kalau instansi itu vertikal dari pusat sampai daerah gampang, karena anggaran terpusat. Satu komando langsung (gerak), contoh TNI dan Polri. Tapi pemda (pemerintah daerah) repot,” ujar Syafruddin.
Syafruddin mengungkapkan, pemerintah provinsi (pemprov) bisa berbeda menjalankan kebijakan pemernitah pusat. Belum lagi dari pemprov ke pemerintah kabupaten/ kota. Karenanya, lanjut Syafruddin, pemerintah menerapkan sistem dari bawah ke atas.
“Jadi yang akan kita didik adalah desa. Melalui kerja sama Kementerian Desa, telkom, dan leading sectornya Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Kita akan didik 150 ribu orang yang harus kuasasi aplikasi (SPBE),” jelas Syafruddin.
Discussion about this post