Daily News|Jakarta – Anggota Fraksi PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menjadi contoh pengambilan kebijakan dalam merespons pandemi virus corona (Covid-19).
Mufidayati mendukung keputusan itu karena Anies menerapkan PSBB Transisi didasarkan pada analisis data yang mendalam serta mempertimbangkan pendapat para ahli kesehatan.
“PSBB Transisi Menuju Aman, Sehat, dan Produktif bisa menjadi contoh bagaimana respons kebijakan terhadap Covid-19 dibuat dengan cara terukur dan tidak tergesa-gesa,” kata Mufida dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).
Mufida menyampaikan pemulihan ekonomi sangat penting. Namun DKI melakukannya dengan tahapan yang jelas dan didasarkan pada pertimbangan faktor epidemiologi, kesehatan publik, dan fasilitas kesehatan.
Meski begitu, Mufida mengingatkan agar DKI tidak terlena dan melupakan pengawasan. Menurutnya, pengawasan ketat tetap harus dilakukan, terutama di sektor-sektor yang mulai dibuka.
Anggota Komisi IX DPR RI itu bilang Pemprov DKI harus memastikan aparatnya melakukan pengawasan ketat di lapangan. Pemprov DKI juga harus menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan marka untuk jaga jarak di area publik.
“Jangan sampai dimaknai pelonggaran dalam PSBB kali ini sebagai new normal dalam beraktivitas. Perpanjangan PSBB kali ini adalah langkah pembiasaan terhadap pola hidup sehat dan aman sesuai protokol Covid-19,” ucapnya.
DKI menargetkan bisa membuka kembali aktivitas publik di tengah pandemi pada akhir Juni.
Berbagai sektor akan dibuka secara bertahap, seperti rumah ibadah pada 5 Juni, perkantoran pada 8 Juni, mal pada 8 Juni, dan taman rekreasi pada 21 Juni. Tempat keramaian akan dibuka dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19. (DJP)
Discussion about this post