Daily News|Jakarta – Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku prihatin dengan fenomena polarisasi atau perpecahan di tengah masyarakat akibat pilihan politik. Hal itu, katanya, bahkan masuk ke lingkaran TNIdan Polri.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, polarisasi di masyarakat menajam sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017.
Sejak saat itu, katanya, ada kelompok yang menanggap pihak lain yang berbeda pandangan politik, agama, dan ideologi sebagai musuh. Perpecehan itu, menurut dia, bahkan sampai menembus batas-batas ikatan persaudaraan dan keluarga.
“Terbangun polarisasi yang tajam di antara kita, baik karena faktor identitas, politik maupun ideologi. Sepertinya masyarakat kita harus dibelah dua, kita dan mereka,” kata dia, dalam keterangan resminya, Jumat (8/1).
“Saya sungguh prihatin jika lingkaran tentara dan polisi yang harusnya menjadi contoh dalam persatuan dan persaudaraan kita sebagai bangsa juga tak bebas dari hawa permusuhan ini,” imbuh SBY.
Dia juga menilai persoalan tersebut harus segera diselesaikan oleh pemimpin maupun semua elemen masyarakat. Sebab, mengabaikan konflik di tengah masyarakat adalah dosa besar.
“Mumpung belum terlalu jauh divisi dan polarisasi sosial serta politik di negeri kita, para pemimpin dan semua elemen bangsa harus sadar bahwa sesuatu harus dilaksanakan. Something must be done,” cetusnya.
Kondisi tersebut, katanya, membuat iklim demokrasi tak sehat; masyarakat kerap memilih para pemimpinnya berdasarkan latar belakang identitas yang tak berkaitan dengan kompetensinya.
“Pertimbangan utama dalam memilih pemimpin seperti faktor integritas, kapasitas dan kesiapan untuk memimpin, dianggap tak lagi penting. Kalau hal begini menjadi kenyataan di Indonesia, dan dari tahun ke tahun makin ekstrem, bisa dibayangkan masa depan negeri ini,” ujarnya.
Menurut SBY, Indonesia mengalami rangkaian perpecahan yang merusak persatuan bangsa, misalnya terkait peristiwa 1965-1966. Dia pun berharap tak ada pihak yang ingin memelihara polarisasi tersebut demi kepentingan pribadi atau politik.
“Keadaan ini sungguh menyedihkan dan sekaligus membahayakan masa depan bangsa kita,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan pada Pilpres 2019 pihaknya menemukan upaya mencari dukungan dari kelompok purnawirawan TNI-Polri.
Dari informasi yang dihimpun, perpecahan pun sempat terjadi di internal TNI akibat dukungan bagi capres tertentu yang merupakan mantan tentara. (DJP)
