Daily News|Jakarta – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menegaskan menolak penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Hal itu disampaikan Ismail di depan massa pengendara ojek online yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1). Ismail menyebut penolakan itu juga merupakan sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.
“Bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak. Mohon dukungan dari elemen masyarakat dapat memperjuangkan ini,” kata Ismail dari mobil komando milik massa aksi.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina turut menemui massa. Wa Ode diminta massa untuk menyatakan sikap penolakan dari fraksi PDI Perjuangan.
Namun dari mobil komando, Wa Ode tidak secara tegas menyampaikan sikap soal penolakan fraksi PDI Perjuangan. “Teman-teman semua nolak? Baik kita akan bantu untuk tolak,” kata Wa Ode.
Sebelumnya, ratusan pengendara ojek online melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu. Mereka menolak penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) yang bakal diterapkan Pemprov DKI.
Pantauan CNNIndonesia.com, ratusan massa itu datang dengan berbagai jaket ojek online. Mereka juga membawa sejumlah poster penolakan penerapan ERP.
“Kita hanya minta wacana mengenai ERP, jalan berbayar untuk dibatalkan, ada apa ini….kita mewakili masyarakat Jakarta,” kata salah seorang orator melalui mobil komando.
Wacana ruas jalan berbayar di Jakarta ini sudah mengemuka sejak Gubernur Sutiyoso atau Bang Yos. Mulanya, wacana ini dilempar Bang Yos pada 2004 dengan meminta ERP diterapkan bagi kendaraan pribadi yang lewat Blok M-Kota berlaku 2006.
Namun, setelah hampir 19 tahun dan tujuh gubernur silih berganti memimpin Jakarta, kebijakan ini tak kunjung terlaksana.
Sementara Jakarta semasa dipimpin oleh Anies Baswedan, program mengurai kemacetan Jakarta dikaitkan dengan peningkatan pengguna transportasi public dipandang berhasil mengurangi secara signifikan kemacetan.
“Jadi raison d’etre untuk ERP sudah hapus, lalu mengapa kembali dihidupkan. Apakah ada pertimbangan komersial di sini tanpa mempertimbangkan pembebanan yang kian bagi pengguna jalan, dan terutama rakyat kecil?” komentar seorang ahli perkotaan kepada DNI News, Rabu 25/1). (DJP)
Discussion about this post