Daily News|Jakarta –Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ansory Siregar, meminta pemerintahan Joko Widodo menunda kedatangan 1,8 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac pada awal Januari 2020.
Menurutnya, langkah pemerintah mendatangkan 1,2 juta vaksin Covid-19 buatan Sinovac pada Minggu (6/12) lalu cacat prosedur karena vaksin buatan Sinovac belum mendapatkan persetujuan penggunaan izin darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga saat ini.
“Jadi mohon pimpinan mengeluarkan kepada pemerintah agar menunggu izin dari BPOM baru didatangkan vaksin tersebut,” kata Ansory saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (11/12).
Dia berkata, seharusnya tidak ada obat yang masuk Indonesia bila belum mendapatkan EUA dari BPOM.
Berangkat dari itu, menurut Ansory, pemerintah sebaiknya menunda lebih dahulu kedatangan 1,8 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang rencananya dilakukan awal 2021 mendatang
“Karena sudah terlanjur 1,2 juta vaksin sudah datang, tolong yang 1,8 juta dosis vaksin yang akan datang pada Januari sebelum ada izin dari BPOM tunggulah,” katanya.
Ansory pun sempat menyinggung soal langkah pemerintah Turki dan Brasil sudah menyetop kerja sama dengan Sinovac dalam pengadaan vaksin Covid-19.
Namun, dia tidak menegaskan lebih lanjut apakah pemerintah Indonesia juga harus ikut menyetop kerja sama dengan Sinovac atau tidak.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengungkap alasan pemerintah Indonesia memilih kandidat vaksin Sinovac.
Padahal, kandidat vaksin yang dikembangkan negara lain seperti Pfizer dan Moderna sudah diklaim memiliki efektivitas hingga 94 persen.
Menurut Honesti, kecepatan dalam proses uji klinis ketiga menjadi alasan kuat pemerintah memutuskan memilih vaksin Sinovac.
“Dilihat dari timeline ataupun proses pengembangan calon vaksin, Sinovac termasuk 1 dari 10 kandidat paling cepat yang sudah masuk ke uji klinis tahap ketiga,” kata Honesti dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemkominfo TV, Selasa (8/12).
Terpisah, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah telah membayar down payment atau uang muka pembelian vaksin Covid-19 asal China. Besaran uang muka yang diberikan pada perusahaan vaksin asal China itu sebesar Rp537 miliar.
“Pada rapat 17 November, kalau tidak salah sudah dibayar uang muka Rp573 miliar, nanti begitu datang akan dibayarkan sisanya menjadi Rp638 miliar,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi IX, Kamis (10/12).
Ia menjelaskan uang muka tersebut dibayarkan melalui PT Bio Farma (Persero). Diketahui, Bio Farma juga menjalankan kerja sama dengan Sinovac untuk melakukan uji klinis tahap ketiga. (DJP)
Discussion about this post