Daily News|Jakarta – Seratus tokoh dari Jawa Timur mengeluarkan Petisi Keprihatinan, kemarin di Surabaya, mengingat kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang semakin terpuruk terutama buruh, petani, nelayan dan pengusaha kecil sehingga melahirkan jumlah pengangguran yang semakin meningkat.
Mereka juga mengobservasi, prioritas pembangunan infrastruktur yang terlalu ambisius sehingga menimbulkan besar pasak dari pada tiang. Pada gilirannya hal2 yang menyangkut kepentingan langsung rakyat menjadi terabaikan semisal biaya kesehatan, rekening listrik dan bbm serta harga bahan pokok.
Hal ini, menurut para tokoh, telah mengancam politik luar negeri bebas dan aktip terkesan melenceng kearah terbentuknya poros RI-RRC dalam kedudukan yang tidak setara.
“Hal itu tampak nyata dari kondisi seperti ini nampak perlakuan yang tidak ketat terhadap pedatang asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia secara besar-besaran.
Pemerintah juga dipandang kurang sensitivenya terhadap beban hutang yang semakin menggunung terutama yang berasal dari Tiongkok telah mengakibatkan masuknya Tenaga Kerja Asing Tiongkok sampe pada tingkat pekerjaan kasar. Hal ini merampas kesempatan kerja rakyat sendiri yang masih banyak yang menganggur .
“Kondisi sosial, ekonomi dan politik seperti tersebut diatas amat mudah dimanfaatkan untuk bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia yang gejalanya semakin nampak tanpa dihalangi aparat ,” pengamatan para tokoh Jawa Timur itu.
“ Peran BPK dan KPK semakin tidak nampak dalam pengelolaan keuangan negara terutama proyek2 berskala besar. Demikian pula koreksi dan pandangan kritis dari DPR nyaris tidak terdengar.”
“RUU Omnibus Law sangat diragukan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat. Apalagi RUU tersebut belum disosialisasikan kepada masyarakat luas.”
Pemerintah dituduh bersikap tertutup terhadap kritik masyarakat menunjukkan ketidak dewasaan dalam berdemokrasi. Apalagi dengan memainkan pasal karet tuduhan makar memberikan kesan lebih takut pada rakyatnya sendiri dari pada bahaya dari luar yang mengancam kedaulatan negara.
“Maka dengan ini kami para tokoh masyarakat Jatim yang masih cinta negeri ini menyatakan sangat prihatin atas kondisi bangsa dan.negara dan mendorong para tokoh bangsa baik dalam lembaga formal maupun diluar bersama rakyat untuk mencari solusi dan perubahan guna kembali kejalan yang benar dengan merujuk kembali pada UUD 45 secara murni dan konsekwen sebagaimana amanat para founding fathers”, demikian pernyataan itu. (DJP)
Discussion about this post