Daily News|Jakarta –Para Netizen dan warga masyarakat gerah dan geram melihat pemerintah terus sibuk mencari-cari kesalahan Imam Besar Habib Rizieq Shihab, ditengah buruknya kondisi ekonomi dan negara saat ini.
Kuasa Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar SH, mengatakan pihaknya merasa keberatan atas permintaan sejumlah pihak yang meminta Imam Besar Habib Rizieq Shihab membuka hasil tes swab-nya kepada publik. Aziz menegaskan, pasien memiliki hak merahasiakan rekam medisnya.
Ia membandingkan dengan sikap Jokowi yang juga tak membuka hasil tes swab seusai bertemu beberapa pejabat Solo yang belakangan dinyatakan positif Covid-19.
“Kenapa Jokowi boleh tidak diperlihatkan kepada publik dan warga negara lain boleh juga pakai inisial nama serta tidak dipublikasikan, tapi HRS wajib publikasi? Apa hukum lagi-lagi hanya berlaku bagi HRS saja?” ujar Aziz saat dihubungi Tempo, Ahad, 29 November 2020.
Aziz menjelaskan, meskipun ada beberapa pihak yang meminta hasil tes swab Habib Rizieq dan menyatakan tak akan membukanya kepada publik, pihaknya tetap tak mempercayai janji itu. Alasannya, informasi apapun tentang Habib Rizieq mudah bocor ke publik. Seperti surat pernyataan pribadi Habib Habib Rizieq kepada polisi yang baru-baru ini viral di media sosial.
“Faktanya hari ini pihak rumah sakit kirimkan ke polisi pernyataan bahwa HRS keberatan hasil medisnya disebar ke publik, beberapa jam kemudian viral di media, itu gimana?” kata Aziz.
Habib Rizieq yang negatif Covid-19 alias Corona virus yang berasal dari Wuhan Cina itu mengeluarkan pernyataan setelah Pemerintah Kota Bogor melaporkan Direktur Utama dan manajemen Rumah Sakit Ummi ke Polresta Bogor Kota dengan tuduhan menangani Habib Habib Rizieq tidak sesuai prosedur rumah sakit rujukan Covid-19, di antaranya tidak membuka hasil tes swab Habib Rizieq Shihab ke Satgas Covid-19.
Berikut beberapa komentar Netizen yang merasa heran.
“Kemaren kepala KUA tanah abang dicopot gara² nikahin anak HRS, skrg RS UMMI diancam sangsi, ini rezim kyknya kerjanya cuma fokus urusin HRS, kyk gak ada kerjaan lain yg lebih penting, ekonomi nasiinal lagi tenggelam krn resesi hingga pertumbuhan minus dan hutang segunung.. sejak rezim ini memerintah, APBN & neraca perdagangan sering defisit, pertanda tata kelola yg buruk.. yg lebih mengancam keutuhan NKRI malah dihadapi santai hingga bertahun² tdk selesai sprti OPM di papua.”
Yang lain berkomentar: “Di rezim ini semua pejabat ngurusin HRS, kapan ngurus rakyat yg lainnya,,,jangan” untuk mengalihan isu ya,,yg namanya omnibus biar terlupakan.”
“Bukanya ngurusin rakyat banyak yg masih kelaparan pengangguran hutang negara menumpuk ..ini malah sibuk mencari cari kesalahan orang …apakah HRS itu sudah mengambil uang negara …merampok uang negara atau dia sudah menjual aset negara ….?? Kalian di bayar pake duit rakyat malah sibuk mencari kesalahan rakyat,” tulis netizen lainnya.
Bahkan seorang warga Bogor berkomentar: “RS ummi yg paling baik pelayanannya ke semua pasien karyawannya juga lembut ke pasien tanpa melihat pasien kurang mampu, BPJS atau umum jangan menyudutkan apalagi berani menyerang RS UMMI karena masyarakat Bogor yg lebih tau bagusnya RS UMMI.”
“Segala hal yg berhubungan dg HRS akan dicari-cari kesalahannya. Mungkin,….ini baru mungkin lho ya, besok2 kalo HRS mengutip ayat alquran pun akan dicari kesalahan alquran nya. Eh apa sudah pernah yg kaya gitu? “, komentar netizen lain.
Bahkan ada yang mengutip Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008, yang pada Pasal 10 jelas menyatakan pada Ayat 1: “Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.” (DJP)
Discussion about this post