Daily News|Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan bahwa pelatihan di program Kartu Prakerja rawan penyelewengan atau moral hazard.
Ali berpendapat pelatihan yang tersaji di delapan platform e-commerce tersebut perlu ditinjau kembali.
“Perlu peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedia layanan [provider]. Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan, [atau] moral hazard,” kata Ali.
Berangkat dari itu, ia menyatakan, NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan di delapan platform e-commerce tersebut dihentikan.
Menurutnya, pelatihan di program Kartu Prakerja akan lebih tepat bila diubah menjadi program bantuan langsung bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19), terutama bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja.
Ali berkata, program bantuan langsung juga akan meningkatkan jumlah penerima hingga 2,4 juta orang.
“Selain lebih relevan, penghentian ini juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja, dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat,” kata Ali.
Di sisi lain, ia meminta agar program Kartu Prakerja bisa berjalan lebih terarah dan tepat sasaran. Menurutnya program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar penilai dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin tepat.
NasDem, lanjut Ali, juga mendesak dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama secara menyeluruh agar program Kartu Prakerja tidak menjadi masalah di hari mendatang.
“Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya,” tutur Ketua Fraksi NasDem di DPR itu. (DJP)
Discussion about this post