Daily News|Jakarta –Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mencecar Kapolri Jenderal Idham Azis tentang cara atau langkah polisi membubarkan demonstrasi mahasiswa di Kendari dan pertemuan Silaturahmi Akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Gedung Jabal Nur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/9).
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mendesak Idham Azis berlaku adil. Sebab, dia menyebut polisi tidak melakukan hal serupa terhadap massa Surabaya adalah KITA, yang menggelar demonstrasi di luar Gedung Jabal Nur.
“Yang saya lihat, mungkin saya kurang lengkap videonya, itu orang yang demo di luar tidak dibubarkan. Agar menghindari persepsi macam-macam, saya pikir ke depan, penerapan keadilan itu penting karena ini politis. Orang-orang yang terlibat juga orang politik. Setiap kejadian bisa saja dipersepsikan macam-macam,” ucap Habiburokhman dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri yang berlangsung secara virtual, Rabu (30/9).
“Jadi orang yang menyelanggarakan acara melanggar Covid-19 siapapun, baik yang di dalam maupun di luar, itu sama-sama dibubarkan,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar Supriansa mempertanyakan tentang langkah polisi membubarkan demonstrasi mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan menggunakan helikopter pada Sabtu (26/9) lalu.
Ia meminta Idham menganalisa motif di balik cara polisi di Kendari itu agar insiden serupa tidak terulang kembali di hari mendatang.
“Saya kira prosedur ini Kapolri harus anlisa dengan baik apa motif di balik itu, sehingga tidak bisakah polisi di Kendari supaya korban tidak jatuh terlalu banyak melakukan pendekatan secara baik,” ucapnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi mempertanyakan apakah penggunaan helikopter dengan cara seperti itu merupakan prosedur baru pembubaran demonstrasi yang diterapkan di institusi kepolisian.
Aboebakar pun menilai langkah itu tidak sesuai dengan pernyataan Idham yang ingin polisi bertindak lebih humanis.
“Pembubaran aksi mahasiswa di Kendari yang menggunakan helikopter Sabtu kemarin, ini apa yang sebenarnya terjadi, apa ini protap baru dalam pembubaran massa aksi atau unjuk rasa,” ucapnya.
Pembubaran demonstrasi mahasiswa di Kendari menggunakan helikopter terjadi pada Sabtu (26/9) lalu. Saat itu mahasiswa menggelar demonstrasi mengenang tewasnya Immawan Randi (21) dan Muh. Yusuf Kardawi (19).
Polisi dari Polda Sultra menggunakan helikopter yang terbang rendah ke arah massa untuk membubarkan kerumunan. Tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sultra telah memeriksa pilot dan kru helikopter.
Polda Sultra juga menyatakan bahwa Kapolda Sultra Irjen Yan Sultra Indrajaya tidak pernah memerintahkan pilot untuk terbang rendah membubarkan massa.
“Tidak ada perintah dari Kapolda, saat ini yang bersangkutan (Pilot) sedang diklarifikasi oleh Propam,” kata Kabid Humas Polda Sultra AKBP Ferry Walintukan melalui pesan singkat, Senin (28/9).
Polisi juga membubarkan pertemuan tokoh KAMI Gatot Nurmantyo dengan sejumlah tokoh masyarakat di Jawa Timur, dalam acara Silaturahmi Akbar KAMI di Gedung Jabal Nur, Surabaya, Senin lalu.
Polisi masuk ke dalam ruang pertemuan ketika Gatot sedang berbicara di mimbar, meminta acara dibubarkan. Pada waktu yang sama, di luar gedung Jabal Nur massa mengatasnamakan Surabaya Adalah Kita menggelar demonstrasi menolak pertemuan KAMI.
Polri menyatakan acara yang dihelat KAMI di Surabaya tidak mengantongi rekomendasi Satgas Penanganan Covid-19 setempat. Hal itu menjadi salah satu alasan aparat kepolisian membubarkan kegiatan silaturahmi tersebut.
“Acara yang dilangsungkan oleh KAMI tidak memiliki hasil assesmen dari Satgas Covid-19,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/9). (DJP)
Discussion about this post