Daily News|Jakarta – Pemerintah Indonesia harus fokus pada pengurangan risiko yang terkait dengan proyek infrastruktur dan memprioritaskan jenis infrastruktur tertentu untuk memikat investor asing selama krisis kesehatan global yang sedang berlangsung, kata kelompok penasihat investasi infrastruktur Infrastructure Asia (IA) yang berbasis di Singapura.
“Saat ini tidak ada kekurangan likuiditas di tingkat internasional. Namun, masalahnya adalah bagaimana memfokuskan kembali pada peluang dan membuatnya menarik bagi sektor swasta internasional sehingga investor datang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, “kata direktur eksekutif kelompok penasihat Seth Tan kepada The Jakarta Post dalam wawancara eksklusif pada 14 Agustus.
Dia menambahkan bahwa konsorsium investor yang mapan lebih memilih proyek infrastruktur berisiko rendah daripada yang sangat menguntungkan, dan bahwa pemerintah harus berusaha menarik jenis investor tersebut daripada mereka yang hanya mencari keuntungan tinggi.
“Dari pengalaman saya mengerjakan proyek di luar Asia, proyek yang memiliki internal rate of return [IRR] sedikit di bawah level profit 20 persen masih bisa mendapatkan konsorsium yang sangat kredibel baik dari sisi ekuitas maupun utang. Selain itu, jenis konsorsium itu juga akan menghasilkan sistem pendukung yang tepat dan hasilnya akan bagus, ”ujarnya.
Pemerintah mengandalkan sektor swasta untuk mengambil bagian dalam mengembangkan, mendanai, dan mengelola proyek infrastruktur ambisius negara di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tengah keterbatasan anggaran negara.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan bahwa negara akan membutuhkan investasi infrastruktur senilai US $ 429,7 miliar, setara dengan 6,1 persen dari PDB, antara tahun 2020 dan 2024.
Namun, menurut direktur strategi pembiayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna, pemerintah mungkin hanya dapat membiayai 30 persen dari proyek tersebut, seraya menambahkan bahwa mereka mengharapkan dana tambahan akan datang dari sektor swasta dan non-konvensional. sumber pendanaan.
Krisis kesehatan global yang sedang berlangsung juga telah menyebabkan penurunan investasi asing langsung (FDI) Indonesia untuk triwulan kedua berturut-turut tahun ini, turun 6,9 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp 97,6 triliun pada periode April-Juni.
Tan mengatakan Indonesia telah menunjukkan peningkatan dalam upaya menurunkan risiko proyek infrastruktur melalui skema seperti viability gap fund (VGF) dan public-private partnership (PPP), yang diproyeksikan dapat menarik investasi asing meskipun tidak terlalu menguntungkan.
VGF adalah subsidi pemerintah yang digunakan untuk mendanai sebagian pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kelayakan finansial proyek.
“Menurut saya Indonesia berhasil dalam hal ide karena beberapa hal seperti VGF, dan ide lainnya, membantu mendorong lebih banyak proyek PPP. Itu merendahkan proyek, ”kata Tan.
Selain menjalankan proyek-proyeknya, ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia juga harus fokus pada dorongan pembangunan infrastruktur pada kesehatan masyarakat, pengelolaan sampah, pembangunan perkotaan, konektivitas logistik, dan konektivitas digital, karena daerah-daerah tersebut diperlukan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, terutama di era pandemi pasca-COVID-19.
“Jika pemerintah melakukan upaya yang tepat di sektor-sektor yang difokuskan kembali ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Dalam pidato tahunannya di DPR pada 14 Agustus, Presiden Joko Widodo berjanji untuk mengalokasikan Rp 414 triliun ($ 27,7 miliar) pada rancangan APBN 2021 untuk pembangunan infrastruktur, dengan fokus pada pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar dan konektivitas. perbaikan. Usulan tersebut lebih tinggi Rp 281,1 triliun dari alokasi untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN Perubahan 2020.
“Belanja infrastruktur [pada 2021] akan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur digital kita, meningkatkan efisiensi logistik dan konektivitas kita, serta proyek infrastruktur padat karya yang mendukung pengembangan pariwisata dan kawasan industri,” kata Presiden.
“Selain itu, kami juga akan mengembangkan fasilitas kesehatan untuk masyarakat dan memberikan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi dan perumahan,” tambahnya. (DJP)
Discussion about this post