Daily News|Jakarta – Massa dari berbagai elemen kembali menggelar demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada Selasa (13/10). Mereka menuntut sikap Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi, agar menolak UU sapu jagat itu.
Mendengar tuntutan tersebut, Edy lalu menemui massa pedemo. Edy kemudian menyampaikan pandanganya soal Omnibus Law. Ia mengaku belum menentukan sikap menerima atau menolak, lantaran belum menerima draf resmi Omnibus Law yang telah disahkan DPR pada 5 Oktober.
“Apa itu Omnibus Law ? saya juga belum tahu. Saya yakin pasti kalian juga tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka tabayun inilah kita tabayun,” ujar Edy kepada massa pedemo.
Mantan Ketum PSSI ini pun mengatakan sejak Senin (12/10) sudah bertemu sekitar 50 orang perwakilan buruh. Tetapi ia juga menyampaikan belum mengambil sikap.
“Masalah Omnibus Law, saya tidak tahu sampai mana barang itu? Untuk itu saya masih menugaskan staf saya untuk mencari draf Omnibus Law,” kata Edy.
Edy Rahmayadi saat berorasi di depan ratusan massa tolak omnibus law di Depan Kantor Gubernur Sumut. Foto: Rahmat Utomo/kumparan
Jika draf resmi sudah diperoleh, Edy akan mengundang sejumlah akademisi hingga tokoh agama untuk mengkajinya.
“Kalau itu (Omnibus Law) menyengsarakan rakyat, saya akan menghadap Presiden Jokowi. Tapi perlu kita tabayun dulu, jangan kita negatif. Jangan kita memfitnah, nanti kita dosa,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Edy meminta massa agar mempercayakan persoalan Omnibus Law kepadanya.
“Saya adalah Gubernur Sumatera Utara, pasti kalian sudah tahu itu, karena saya Gubernur. Salah satunya kalian yang pilih saya. Karena kalian pilih saya kalian datang ke tempat ini,” ujar Edy.
Lebih lanjut, ia berharap massa pedemo tetap santun dalam menyampaikan aspirasinya. Ia meyayangkan apabila demo berujung ricuh, padahal draf resmi Omnibus Law belum jelas yang mana.
Edy Rahmayadi saat berorasi di depan ratusan massa tolak omnibus law di Depan Kantor Gubernur Sumut. Foto: Rahmat Utomo/kumparan
“Orang ribut kesana kesini tapi barangnya enggak ada. Untuk itu setelah ada, baru kita diskusikan mana yang pantas mana yang cocok nanti kita sarankan kepada Presiden. Kalau tidak setuju kalian sendiri bikin nanti, tapi jadi repot semuanya,” tandas Edy
Sementara itu Koordinator Aksi, Tumpal Panggabean, mengatakan massa yang hadir tergabung dalam Aliansi Nasional Antikomunis (ANAK NKRI) Sumut yang ingin mendengarkan sikap Edy Rahmayadi.
Tumpal mengeaskan kelompoknya akan tetap menolak Omnibus Law lantaran sudah keluar maklumat MUI Pusat.
“Kemudian ditambah lagi sikap GNPF Ulama pusat, FPI pusat, PA 212 pusat menyatakan menolak UU Omnibus Law ini. Maka kami dari anak NKRI Sumut menyambut maklumat dari pernyataan tiga organisasi tadi. Elemen-elemen yang tergabung dalam anak NKRI Sumut menolak dengan tegas UU ini,” kata Tumpal. (DJP)
Discussion about this post