Daily News|Jakarta – Para peserta pembicaraan damai Libya yang disponsori PBB telah menyetujui daftar kandidat yang berusaha memimpin pemerintahan transisi, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pemerintah transisi akan mengawasi persiapan pemilihan nasional pada akhir 2021 yang bertujuan untuk mengakhiri satu dekade kekacauan dan konflik yang telah membuat Libya terpecah belah dan menekan ekspor minyak vitalnya yang menjadi tumpuan ekonomi negara itu.
Sebanyak 75 peserta pembicaraan di Swiss, mulai dari tokoh regional dan suku hingga perwakilan dari faksi politik, akan memberikan suara minggu depan untuk memilih dewan presiden dan perdana menteri yang terdiri dari tiga orang.
Mereka akan memilih dari 24 kandidat untuk tiga jabatan dewan kepresidenan, sementara 21 orang bersaing untuk jabatan perdana menteri, menurut daftar PBB yang dirilis pada hari Sabtu.
Sementara pembicaraan yang didukung PBB telah berkembang, banyak warga Libya khawatir persaingan untuk mendapatkan jabatan masih dapat memicu pertempuran baru, mengungkap gencatan senjata yang sebagian besar telah diadakan sejak Oktober.
Faksi bersenjata
Libya telah dilanda kekacauan sejak 2011 ketika pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan dan kemudian menewaskan penguasa lama Muammar Gaddafi.
Negara itu telah terpecah sejak 2014 antara pemerintahan saingan di Tripoli di barat dan Benghazi di timur.
Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional di Tripoli didukung oleh Turki, sementara komandan militer pemberontak Khalifa Haftar yang bermarkas di timur, bernama Tentara Nasional Libya (LNA) didukung oleh Uni Emirat Arab, Rusia, dan Mesir.
Kedua belah pihak terkadang mewakili koalisi yang tidak stabil dari faksi politik, regional dan bersenjata yang berbeda.
Para peserta pembicaraan PBB menyepakati formula untuk memberikan suara pada calon pemerintahan transisi bulan ini.
Daftar kandidat yang disetujui termasuk Aguila Saleh, kepala parlemen yang berbasis di timur, serta menteri dalam negeri GNA Fathi Bashagha, menteri pertahanan Saleh Namroush, dan Wakil Perdana Menteri Ahmed Maetig. (HMP)
Discussion about this post