Aktivis pro-demokrasi Thailand kembali turun ke jalan melanjutkan aksi protesnya pada Minggu (29/11/2020). Pada aksi protes tersebut, mereka menggeruduk markas tentara Resimen Infanteri ke-11, yang terkait erat dengan Istana Kerajaan Thailand.
Awalnya, aksi protes tersebut diikuti oleh 800 orang. Setelah para pemimpin protes memberikan pidato, jumlah pengunjuk rasa menjadi sekitar 1.000 orang. Beberapa pengunjuk rasa yang di barisan paling depan mencoba menyingkirkan dua bus yang digunakan untuk memblokir pintu masuk ke markas tentara tersebut dan menyingkirkan kawat berduri.
Sepasukan polisi anti-huruhara berbaris berdiri di depan gerbang markas tentara. Hingga aksi protes rampung, tidak ada aksi kekerasan yang dilaporkan terjadi.
Para demonstran yakin bahwa tentara telah merusak demokrasi di Thailand dan bahwa Raja Maha Vajiralongkorn memiliki terlalu banyak kekuasaan dan pengaruh. Para demonstran yang melangsungkan aksi selama berbulan-bulan itu juga menuntut reformasi untuk membuat monarki lebih bertanggung jawab, menghadapi tabu lama bahwa mengkritik kerajaan diancam hukuman penjara.
“Rakyat seharusnya boleh mengkritik raja. Rakyat seharusnya boleh memeriksa apa yang dia (raja) lakukan. Dengan cara ini, rakyat akan lebih menghormati dan mencintainya,” kata salah satu aktivis, Somyot Pruksakasemsuk.
Somyot pernah mendekam di balik jeruju penjara selama tujuh tahun penjara karena mencemarkan nama baik monarki. Selain itu, dia juga menghadapi tuntutan pidana sehubungan dengan aksi protes tahun ini sebagaimana dilansir dari Associated Press.
Para pengunjuk rasa juga ingin Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha mengundurkan diri dan menginginkan perubahan konstitusi agar dibuat lebih demokratis.
Sebagai panglima militer Thailand pada 2014, Prayuth memimpin kudeta yang menggulingkan pemerintah terpilih. Di sisi lain, Prayuth juga menghadapi gugatan hukum pada Rabu (25/11/2020) karena dituduh secara ilegal tinggal di rumah dinas tentara meski sudah pensiun dari militer sejak 2014.
Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah Prayuth benar-benar bersalah atau tidak dalam persidangan mendatang. Jika terbukti bersalah, Prayuth dapat dipaksa mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri.
Salah satu pemimpin aksi protes, Parit “Penguin” Chiwarak, mendesak massa untuk melakukan unjuk rasa di luar pengadilan pada hari persidangan Prayuth.
Pada 2019, Resimen Infantri ke-11 dipindahkan dari rantai komando militer Thailand menjadi bagian dari Komando Keamanan Kerajaan, yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Langkah tersebut dikecam oleh para pengunjuk rasa dan menganggap pihak istana mengambil kekuasaan yang seharusnya tidak diizinkan berdasarkan aturan konstitusional.
Meski monarki absolut telah digantikan monarki konstitusional dalam kudeta tak berdarah pada 1932, militer dan istana sebenarnya telah bersekutu erat selama beberapa dekade. Dengan mempromosikan dan mempertahankan institusi kerajaan, tentara mengeklaim sebagai pelindung negara, sementara istana dapat mengandalkan tentara untuk memberi ancaman kepada pihak yang merongrongnya.
Thailand sendiri telah mengalami 20 kali kudeta militer sejak 1932. Kudeta militer terbaru terjadi pada 2006 dan 2014. Karena berbasis di Bangkok, Resimen Infantri ke-11 juga menjadi pemain kunci dalam beberapa upaya kudeta tersebut, atau menentangnya, sesuai dengan iklim politik yang ada.
Pada 2010, lebih dari 90 orang tewas dan hampir 2.000 lainnya terluka selama aksi protes yang berlangsung selama sembilan pekan yang membuat sebagian Bangkok diduduki oleh pengunjuk rasa namun akhirnya dibereskan oleh tentara.
Prayuth, yang saat itu adalah seorang jenderal militer senior, terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut itu. Dalam sebuah pemberitahuan pada Minggu, sebuah kelompok dari Universitas Thammasat Bangkok menjelaskan di Twitter bahwa resimen itu menjadi sasaran aksi karena terlibat dalam aksi kekerasan pada 2010.
Mereka juga menuding bahwa Resimen Infanteri ke-11 juga merupakan kekuatan utama dalam aski kudeta 2014.
Menjelang akhir unjuk rasa, pengunjuk rasa melemparkan cat merah ke arah pangkalan untuk melambangkan pertumpahan darah pada 2010. (HMP)
