Daily News Indonesia | PUBLIK Tanah Air bertanya-tanya apa sebenarnya terjadi dibalik cekal Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Dari sisi pemerintah, antara lain diwakili pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD, pemerintah Joko Widodo tak ada lakukan cekal. Sebaliknya sisi Habib Rizieq, pemerintah Arab Saudi cekal dirinya atas permintaan Jakarta.
Rizieq Shihab memberi sambutan dalam reuni Akbar 212 yang berlangsung di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
Habib memberi sambutan lewat video yang ditayangkan di layar dekat panggung utama.
.Dalam sambutannya, Rizieq meminta maaf kepada massa 212 karena tidak bisa hadir di Monas dengan alasan masih dicekal oleh pemerintah Arab Saudi.
“Karena saya masih dicekal oleh pemerintah Saudi Arabia dengan alasan keamanan atas permintaan pemerintah Indonesia,” kata Rizieq.
Rizieq mengatakan, ada dua pernyataan Duta Besar Arab Saudi, baik yang lama dan baru untuk membuktikan kebohongan pemerintah Indonesia.
“Apa yang sudah dikatakan Duta Besar Arab Saudi yang lama, yaitu Syekh Osama Al Shuaibi, beliau menyatakan bahwa ‘kami Saudi setiap saat siap untuk memberikan Habib Rizieq ke Indonesia’. Akan tetapi silahkan Anda tanyakan tentang sikap dari pemerintah Anda sendiri,'” ucap Rizieq.
Selain itu, kata Rizieq, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang baru, Esam A. Abid Athagafi mengungkapkan bahwa tengah ada negosiasi antara Arab Saudi dan Indonesia mengenai dirinya.
“Sebetulnya dua pernyataan dari dua duta besar Saudi baik yang lama atau yang baru itu sudah lebih dari sekadar pembuktian, lebih dari sekedar kesaksian. Pengakuan dari dua duta besar tersebut sudah cukup menjadi bukti bagi kita bahwa pencekalan yang terjadi pada saya saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengasingan oleh rezim penguasa Indonesia saat ini,” tutur Rizieq.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan, pemerintah Indonesia sama sekali tidak melakukan pencekalan terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
“Kami sudah berdiskusi, mengecek semua lini, jalur-jalur yang dimiliki. Jalur Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM,” ujar Mahfud kepada media di Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Tidak ada sama sekali,” lanjut dia.
Lantaran tidak melakukan pencekalan, pemerintah Indonesia pun tidak dapat melakukan apapun terkait pemulangan Rizieq dari Arab Saudi.
Urusan pulang atau tidaknya Rizieq dari Saudi, lanjut Mahfud, bukan urusan pemerintah Indonesia. Melainkan urusan Rizieq Shihab sendiri dengan pemerintah Arab Saudi.
“Untuk itu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena urusannya bukan dengan Pemerintah Indonesia sebetulnya,” kata Mahfud.
Rizieq Shihab membantah ucapan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut dirinya tidak pernah melaporkan masalahnya ke Pemerintah Indonesia.
Hal itu disampaikan Rizieq dalam sambutannya lewat video pada acara reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
“Bahwa pada saat terjadi pencekalan pihak yang pertama kali saya hubungi dan saya beritahukan adalah pihak otoritas pemerintah Republik Indonesia,” kata Rizieq dalam video.
“Bahkan, handphone dari pos BIN dari KBRI tersebut saya sempat bicara dengan Pak Dubes, saya sempat menawarkan Pak Dubes untuk mampir ke rumah saya untuk datang ke kota suci Mekkah,” ujar Habib.
Rizieq juga mengaku diperintahkan oleh Dubes Indonesia untuk Arab Saudi untuk memberi keterangan selengkap-lengkapnya pada utusan KBRI tersebut.
“Apakah ini bukan laporan namanya?” ucap dia.
Publik masih mencermati perkembangan selanjutnya. Sungguh tidak kondusif jika silang sengkarut berlangsung berlarut-larut. Yang terbaik, bukan mencari siapa bersalah. Tapi lebih kepada mencari solusi, titik temu dan meneduhkan situasi. Demi kepentingan masyarakat luas. Wallahualam…
(Hendra)
Discussion about this post