Daily News|Jakarta – Australia telah menolak klaim teritorial dan maritim Beijing di Laut Cina Selatan dalam deklarasi resmi untuk PBB, menyelaraskan dirinya lebih dekat dengan Amerika Serikat dalam pertikaian yang meningkat.
Dalam sebuah pernyataan yang diajukan pada hari Kamis, Australia mengatakan “tidak ada dasar hukum” untuk beberapa klaim Cina yang disengketakan di laut, termasuk yang terkait dengan pembangunan pulau buatan di beting dan terumbu kecil.
“Australia menolak klaim China untuk ‘hak bersejarah’ atau ‘hak dan kepentingan maritim’ sebagaimana ditetapkan dalam ‘perjalanan panjang praktik sejarah’ di Laut Cina Selatan,” bunyi pernyataan itu.
“Tidak ada dasar hukum bagi China untuk menggambar garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar fitur kelautan atau ‘kelompok pulau’ di Laut Cina Selatan, termasuk di sekitar kepulauan ‘Empat Sha’ atau ‘benua’ atau ‘benua’ atau ‘terpencil’.”
Deklarasi itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan Beijing mengejar wilayah dan sumber daya di Laut Cina Selatan sebagai ilegal, secara eksplisit mendukung klaim teritorial negara-negara Asia Tenggara terhadap China.
Beijing mengklaim hampir semua Laut Cina Selatan berdasarkan apa yang disebut garis sembilan garis, garis batas yang samar dari peta yang berasal dari tahun 1940-an.
Peningkatan terbaru terjadi sebelum pembicaraan tahunan antara Australia dan AS, dengan para menteri melakukan perjalanan ke Washington, DC untuk pertama kalinya sejak perbatasan Australia ditutup karena pandemi coronavirus.
Pertemuan-pertemuan itu datang pada “waktu kritis” dan sangat penting mereka diadakan secara tatap muka, Menteri Luar Negeri Marise Payne dan Menteri Pertahanan Linda Reynolds mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.
Hubungan AS dengan Cina telah memburuk dalam beberapa bulan terakhir, terutama karena perselisihan perdagangan, pandemi coronavirus dan tindakan keras Beijing terhadap perbedaan pendapat di Hong Kong.
Pada hari Jumat, Beijing memerintahkan konsulat AS di Chengdu untuk menutup pembalasan atas penutupan misinya di Houston atas tuduhan menjadi pusat pencurian kekayaan intelektual.
Payne dan Reynolds juga menulis sebuah artikel di koran The Australian pada hari Sabtu, yang menyebut undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan di Hong Kong bulan lalu sebagai “menyapu dan tidak jelas”.
“Kami menghadapi krisis kesehatan masyarakat, pergolakan ekonomi dan bangkitnya rezim otoriter menggunakan paksaan dalam upaya untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh dengan mengorbankan kebebasan dan kedaulatan kami,” catat mereka. (HMP)
