Daily News|Jakarta – Panitia Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Ilal Ferhard membantah tudingan ada beking dari Istana untuk mendukung KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Hal itu Ilal katakan untuk merespons pengakuan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Tual, Provinsi Maluku, Jemi yang meminta agar tidak khawatir menghadiri KLB karena forum tersebut dibekingi Istana.
“Jadi di samping itu enggak ada bekingan-bekingan istana. Kalau namanya ada beking istana, itu namanya uang unlimited pasti. Saya aja sebagai pendiri partai [yang ikut KLB] harusnya dikasih duit dong? Saya enggak [menerima] tuh dan orientasinya enggak ke arah duit itu,” kata Ilal, Rabu (17/3).
Ilal mengklaim bahwa gelaran KLB Demokrat bukan hanya keinginan dari para pendiri partai maupun panitia. Namun KLB digelar atas dasar ketidakpuasan dari 200 lebih pengurus DPC atas kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Karena kubu AHY ini banyak minta uang atau mahar sehingga memberatkan mereka. Sehingga mereka ingin membuat mosi tak percaya melalui KLB,” argumen Ilal.
Lebih lanjut, Ilal turut menyebut pihaknya tak pernah mengimingi uang puluhan hingga ratusan juta kepada pengurus daerah Demokrat yang hadir di KLB. Ia menegaskan ucapan para pengurus daerah Partai Demokrat yang dijanjikan uang tersebut tak bisa dibuktikan validitasnya.
“Jika ada opini [dijanjikan] duit Rp20 juta sebagai DP dan iming-iming Rp100 juta, dan sampai sana cuma dapat 4 juta. Itu kan terbantahkan. Isu soal uang kan tidak ada. Hilang. Mereka panik aja,” kata Ilal.
Diketahui, Jemi juga mengaku sempat ditawari uang dan jabatan jika menghadiri KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu. Kala itu, Jemi dihubungi seorang kader DPD Demokrat Maluku dan dijanjikan uang sebesar Rp100 juta.
“Mereka minta gabung di KLB dengan iming-iming uang dan jabatan, siapa yang tak mau uang dan jabatan, mereka katakan tak perlu khawatir istana di belakang kita,” kata Jemi, usai mengikuti Rakorda Partai Demokrat Maluku, di Ambon, Selasa (16/3).
Forum KLB liar itu lantas menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum dan Jhoni Allen Marbun sebagai sekjen. Lalu, Eks Ketua DPR RI Marzuki Alie juga dipilih menjadi ketua dewan pembina.
Di sisi lain, DPP Demokrat yang diketuai AHY menyebut KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional lantaran tidak digelar sesuai dengan aturan dalam AD/ART.
Sementara pihak Istana sendiri mengklaim tak mengetahui manuver yang dilakukan Moeldoko dalam kudeta Demokrat.
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyebut Moeldoko tak pernah bicara soal manuver politik di lingkungan kerja meski hampir setiap hari dirinya bertemu dengan Moeldoko di Istana.
Ngabalin juga sempat menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu. Ia mengaku tak sempat bicara banyak dengan Jokowi. Namun, ia mengklaim Jokowi tak mengetahui aksi Moeldoko di Demokrat. (DJP)
Discussion about this post