Daily News|Jakarta – Berbagai kontroversi menyangkut Mahkamah Konstitusi (MK) dipandang menjadi indikasi penting atas kepatuhan Presiden Joko Widodo terhadap delokrasi, kedaulatan rakyat dan keadilan.
Berbagai keputusan MK dinilai masih jauh dari norma-norma yang terdapat dalam UUD 1945 yang seyogianya menjunjung tinggi demokrasi melalui kepatuhan pada norma kedaulatan rakyat yang tidak berfungsi memitigasi krisis politik di tanah air.
Namun secara normatif, Jokowi menekankan, pentingnya memastikan tegaknya Constitutional Justice dalam mewujudkan demokrasi yang sehat di setiap negara. Hal tersebut Presiden Jokowi sampaikan dalam pembukaan Kongres ke-5 Konferensi Badan Peradilan Konstitusi se-Dunia Tahun 2022 di Bali, Rabu (5/10/2022).
“Saya memahami pentingnya peran bapak ibu yang mulia para hakim konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Jokowi.
Bahkan Jokowi menegaskan, konstitusi merupakan pilar utama dalam menegakkan Constitutional Justice yang merupakan elemen kunci dari demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum.
“Namun tugas bapak ibu yang mulia hakim konstitusi dan juga tugas kita bersama saat ini semakin sulit dan semakin berat. Selain menegakkan Constitutional Justice semua negara di dunia saat ini harus menangani beberapa krisis,” lanjutnya.
Jokowi berkilah jika masih banyak persoalan melingkupi Mahkamah Konstitusi Pandemi karena kita belum sepenuhnya bangkit, dan dunia dikejutkan lagi dengan perang antara Rusia dan Ukraina.
Entah apa kaitannya antara krisis dunia dengan menegakkan peranan MK dalam menjaga konstitusi yang berkeadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ini yang menjadi masalah di negeri ini, kata berbagai pakar.
“Saya yakin 119 negara yang hadir pada konferensi ini juga harus berjuang menghadapi masalah yang sama, bagaimana menghadapi krisis pangan bagaimana menghadapi krisis energi dan bagaimana menghadapi krisis finansial,” klaim Jokowi.
“Perang yang berkelanjutan akan mengakibatkan krisis dunia yang berkelanjutan. Tentu saja kita ingin perang segera dihentikan dan perdamaian segera dibangun, itu harapan kita semua kita harus bersama-sama berjuang untuk menghentikan perang dan membangun perdamaian,” lanjut Jokowi.
Setiap negara kata Jokowi harus bersiap untuk memitigasi dan mengelola krisis dengan sebaik-baiknya.
Maka Jokowi kembali mengulang-ulangi statement normatifnya bahwa selain memperjuangkan Constitutional Justice yang merupakan elemen kunci dari demokrasi, pelindungan HAM, dan kepastian hukum. Tetapi di sisi lain, berbagai negara pasti sedang berjuang keras menghadapi krisis pangan energi dan finansial.
Masing-masing negara kata Jokowi pasti saat ini sedang mencari titik sinergi antara konstitusional justice dan penanganan krisis-krisis tersebut. “Bapak ibu yang mulia para hakim konstitusi yang saya hormati saya sangat mengharapkan konferensi ini menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman,” jelas Jokowi.
Jokowi berharap, adanya langkah bersama lintas negara dalam membangun perdamaian dalam menangani krisis dan sekaligus dalam menegakkan Constitutional Justice di tengah menguatnya rivalitas antar negara baik di bidang militer maupun ekonomi. (DJP)
Discussion about this post