Daily News Indonesia | Jakarta –Tertangkapnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (8/1) membuat publik mempertanyakan nasib demokrasi di Indonesia.
Direktur Sabang Merauke Institute sekaligus Politisi Demokrat, Abdullah Rasyid mengatakan kasus yang menjerat KPU ini seolah menegaskan buruknya kualitas demokrasi Indonesia.
“Pemberitaan tertangkapnya Anggota KPU dalam OTT KPK semakin menegaskan buruknya kualitas demokrasi Indonesia,” katanya kepada Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (9/1).
Kasus ini diumpamakan Rasyid seolah pertandingan yang mana pertandingan dianggap gugur jika wasit bermain curang.
“Jika terbukti wasit bermain curang, maka seluruh hasil pertandingan dapat dianggap gugur atau batal,” ujarnya.
Rasyid mengatakan walaupun yang ditangkap dalam kasus ini hanya satu orang, tetapi ini tidak menjelaskan bahwa perbuatan ini mandiri. Sebab menurutnya Keputusan KPU bersifat kolektif kolegial.
“Jadi pantaslah seluruh anggota KPU mengundurkan diri. OTT terjadi jika ada indikasi dan modus operandi yang berulang,” ujarnya.
Rasyid meminta seluruh pihak yang terlibat harus dibuka kepada publik, sebab menurutnya ada oknum-oknum lain yang juga terlibat kasus ini.
“Kita minta KPK tidak berhenti pada anggota KPU yang disuap saja, juga harus dibuka kepada publik, partai dan oknum yang melakukan penyuapan,” pungkasnya
Discussion about this post