Daily News|Jakarta – Lebih dari 300 mahasiswa dan polisi di ibukota Indonesia, Jakarta dirawat di rumah sakit pada hari Rabu, sehari setelah bentrokan dengan polisi selama protes nasional yang dipicu oleh undang-undang baru yang menurut para kritikus melumpuhkan badan anti-korupsi negara tersebut, media-media asing mulai marak memberitakan aksi demo mahasiswa di Jakarta mulai Kamis (26/9).
Dilaporkan, kepala Kepolisian Daerah Khusus Ibukota Jakarta Gatot Eddy Pramono mengatakan dalam konferensi pers bahwa setidaknya 265 siswa dan 39 petugas polisi dirawat di beberapa rumah sakit di ibukota negara, dengan luka-luka mereka mulai dari kecil hingga serius.
Dia mengatakan polisi telah menangkap 94 orang yang mereka duga terlibat dalam aksi kekerasan dalam protes yang berubah menjadi kekerasan ketika kegelapan mulai surut.
“Kami masih menyelidiki apakah mereka pelajar atau anggota masyarakat lain dengan minat berbeda,” kata Pramono.
Para pejabat di Rumah Sakit Pusat Pertamina di kota mengatakan bahwa 90 siswa dirawat karena cedera yang termasuk patah tulang, luka kepala dan masalah pernapasan karena gas air mata. Sebagian besar diizinkan kembali ke rumah setelah perawatan meskipun tiga dirawat di rumah sakit dengan luka kepala.
Siswa lain sedang menjalani operasi di Pelni, rumah sakit lain di Jakarta, setelah menderita pendarahan di otaknya dan patah tulang bahu.
Protes di luar parlemen pada hari Selasa melihat polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ribuan siswa yang melempar batu. Protes itu bubar tepat sebelum tengah malam dan pada Rabu pagi, petugas kota sedang membersihkan batu, botol plastik, spanduk dan puing-puing lain dari protes.
Mahasiswa juga mengadakan aksi protes serupa di kota-kota di seluruh negeri pada hari Selasa, termasuk Bandung, Yogyakarta, Malang, Palembang dan Medan.
Beberapa kelompok mahasiswa berjanji untuk kembali ke jalan-jalan pada hari Rabu dan melanjutkan demonstrasi sampai hukum dicabut.
Para pengkritik mengatakan undang-undang itu, yang disahkan di Parlemen pekan lalu, mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah badan kunci dalam memerangi korupsi endemik di negara itu.
Mahasiswa universitas berbenturan dengan polisi selama protes di luar gedung DPRD di Makassar di provinsi Sulawesi Selatan.
Tekanan pada Jokowi
Dampak dari undang-undang baru telah mengancam kredibilitas Presiden Joko Widodo, yang baru-baru ini memenangkan masa jabatan kedua setelah berkampanye untuk pemerintahan yang bersih. Pelantikannya dijadwalkan untuk bulan depan.
Korupsi adalah endemik di Indonesia dan komisi antikorupsi, salah satu lembaga paling efektif di negara berpenduduk hampir 270 juta orang, namundibenci oleh para anggota DPR.
Ratusan pejabat dari berbagai cabang pemerintahan telah ditangkap sejak lembaga itu, yang independen, didirikan pada tahun 2002 sebagai bagian dari tuntutan reformasi yang mengikuti penggulingan mantan pemimpin kuat, Suharto.
Aktivis mengatakan perubahan itu melemahkan salah satu lembaga publik paling kredibel di Indonesia di negara di mana polisi dan parlemen dianggap sebagai yang paling korup. Revisi juga mengurangi independensinya, dengan penyidik menjadi pegawai negeri yang perlu diperbantukan dari badan-badan negara, termasuk polisi.
Protes baru tidak terkait dengan partai atau kelompok tertentu, dan sebaliknya dipimpin oleh mahasiswa, yang sering menjadi kekuatan untuk perubahan politik. Demonstrasi mereka pada tahun 1998 yang membantu menyebabkan kejatuhan Suharto.
Mereka yang berdemonstrasi minggu ini menuntut Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah menggantikan undang-undang baru. Para pengunjuk rasa juga mendesak parlemen untuk menunda pemungutan suara atas KUHP baru yang akan mengkriminalisasi atau meningkatkan hukuman pada berbagai aktivitas seksual, pelanggaran hukum di bidang pertambangan, tanah dan tenaga kerja.
Penentang mengatakan undang-undang pidana yang diusulkan mengancam demokrasi dan mendiskriminasi minoritas.
Pada hari Selasa, Widodo bertemu dengan para legislator, yang masa jabatannya berakhir pada akhir bulan ini, untuk mendesak mereka menunda pemungutan suara setelah mempertimbangkan tingkat kepedulian publik. Mereka kemudian menunda pemungutan suara mereka untuk dibahas pada DPR yang baru. (HMP)
