Daily News Indonesia – Anggota dewan DPRD DKI Jakarta memberikan pandangan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dalam rapat paripurna.
Sebagaian besar Fraksi menyoroti beberapa kegiatan antara lain yakni terkait Biaya Tidak Terduga (BTT) sebagai antisipasi ledakan kasus Covid-19, upaya pemulihan ekonomi Jakarta pasca Pandemi Covid-19, Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penanganan banjir.
Salah satunya dari Fraksi Gerindra mengatakan perlu dengan adanya penambahan BTT. Karena untuk mengantisipasi melonjaknya kasus Covid-19 dengan varian baru serta antisipasi keperluan bencana lainnya yang tidak terprediksi di tahun depan.
“Pandemi Covid belum sepenuhnya mereda dan kami mewaspadai munculnya gelombang ketiga. Oleh karena itu, dalam menyusun APBD didorong adanya penambahan BTT, sebab penanganan terkait Covid harus tetap menjadi prioritas,” kata Wakil Sekretaris II Fraksi Gerindra, Adi Kurnia Setiadi di pondium saat menyampaikan pandangan, gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 16 November 2021.
Hal itu juga disambut oleh Fraksi PKS dalam pandangannya, Wakil Bendahara Fraksi PKS DPRD DKI, Ismail meminta Pemprov DKI mengoptimalkan program pengembangan kewirausahaan dan kemudahan proses perizinan bagi UMKM untuk menunjang pemulihan ekonomi pasca Covid-19.
“Misalnya dibuat program pemberian bantuan modal penunjang produksi secara selektif, serta mengadakan pelatihan dan pembinaan melalui Jakpreneur,” tutur Ismail.
Sedangkan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Faisal meminta BP-BUMD memastikan PMD sebesar Rp 5,6 triliun yang diterima empat BUMD dapat direalisasikan tepat waktu. Sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
“Meski begitu, Fraksi Demokrat juga meminta agar BUMD DKI Jakarta bisa lebih kreatif untuk mencari sumber pembiayaan dalam mengembangkan skema bisnis dan tidak selalu bergantung pada PMD yang membebani APBD,” ungkap Faisal.
Ada juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Taufik Azhar meminta Pemprov prioritaskan penanganan banjir terlebih direncanakan Suku Dinas Sumber Daya Air di lima kota dan kabupaten mendapat dana Rp 1,17 triliun untuk hal itu.
“Dengan anggaran sebesar itu, diharapkan seluruh Sudin SDA terus menginventarisasi wilayah yang menjadi prioritas penanganan banjir secara berkala,” ungkap Taufik.
Sedangkan Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi PSI, Fraksi PKB-PPP, Fraksi PAN senada dengan fraksi lainnya.
Menangapi permintaan fraksi-fraksi tersebut, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menegaskan Pemprov DKI Jakarta memastikan rencana penerimaan pendapatan asli daerah dalam RAPBD tahun anggaran 2022 disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan yang terukur dan realistis serta optimis akan adanya perbaikan ekonomi baik nasional maupun regional di tahun mendatang.
“Rencana tersebut didukung oleh upaya-upaya optimalisasi pendapatan asli daerah baik intensifikasi dan ekstensifikasi daerah melalui pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah, pendataan objek dan subjek pajak daerah melalui fiscal cadaster dan pemeriksaan pajak daerah,” kata Ariza dengan membacakan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diwakilkan.
Sedangkan, dalam pemandangan umum fraksi-fraksi perihal belanja daerah Pemprov DKI memastikan usulan dana hibah untuk lembaga-lembaga keagamaan diberikan atas dasar kuantitas dan kualitas kegiatan.
Sehingga nilai hibahnya proporsional sesuai dengan kebutuhan pembiayaan kegiatan.
“Pemberian dan penentuan nilai besaran rekomendasi dilakukan secara proporsional dan berkeadilan dengan tetap berpegang teguh pada regulasi, serta memperhatikan program prioritas,” tandasnya.
Sebelumnya, DPRD dan Pemprov DKI sepakat dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022 dengan nilai Rp 84,88 triliun.
Jumlah itu meningkat 6,25 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD tahun 2021 dengan rincian, Pendapatan Daerah tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 77,44 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 55,65 triliun, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 16,88 triliun, serta pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar Rp 4,90 triliun.
Sedangkan rencana belanja daerah tahun anggaran 2022, sebesar Rp 75,65 triliun. Selanjutnya penerimaan pembiayaan 2022 direncanakan Rp 7,43 triliun yang berasal dari SiLPA tahun 2021 sebesar Rp 4,03 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 3,40 triliun.
Untuk Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 9,22 trilun yang dialokasikan kepada BUMD berupa Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 5,63 triliun, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 927 miliar dan pemberian pinjaman daerah Rp 2,66 triliun.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan sudah menanggapi surat pembahasan itu sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku oleh seluruh anggota dewan dengan eksekutif.
“Menanggapi surat tersebut, DPRD telah melakukan pembahasan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Seluruh anggota dewan dengan eksekutif telah membahas tuntas rancangan KUA-PPAS dalam Rapat Komisi sesuai surat yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta,” ujar Taufik, Senin, 15 Desember 2021 dari siaran pers DPRD DKI yang dikutip KBA News. (Fitria)
Discussion about this post