Daily News|Jakarta – Presiden Joko Widodo membagikan bantuan tunai dan sembako untuk masyarakat di sejumlah pasar di Kabupaten dan Kota Bogor. Jawa Barat, Kamis (21/4/2022). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
Hasil survei Charta Politika menunjukkan terjadi penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan dalam survei terbaru, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi yakni 62,9%.
“Kita lihat 62,9% menyatakan puas. Apakah ini baik apa tidak? Kita bisa lihat dengan beberapa variabel dari sisi border, ambang batas memang yang digunakan ambang batas biasanya 60%. Sehingga kalau dilihat angka 62,9% sebetulnya bisa dikatakan pemerintah memiliki rapor biru,” kata Yunarto, Senin (25/4).
Namun, Yunarto menjelaskan jika menengok hasil survei sebelumnya, terjadi penurunan tingkat kepuasan kepada Jokowi pada 3 bulan ke belakang. Ia mengatakan, dalam survei Februari 2022 tingkat kepuasan sebesar 65,3% dan saat ini menjadi 62,9%.
“Kita lihat di dalam 2 bulan setengah terakhir dari Januari-April hampir 3 bulan pemerintah Jokowi mendapatkan penurunan angka kepuasan publik yang bisa saya katakan cukup signifikan. Dari angka 71,7% dan turun lagi ke 65,3%, setelah kemudian naik tadinya setelah Delta dan kemudian turun lagi di survei bulan April di angka 62,9%,” kata dia.
“Menurut saya ini perlu jadi catatan bahwa betul tingkat kepuasan publik masih di angka yang bisa dikatakan masuk dalam kategori biru. Tapi dilihat dari sisi tren, kita mengalami situasi penurunan kepuasan publik terhadap pemerintah yang kalau kita lihat sekarang sudah mendekati angka border 60%,” lanjutnya.
Ia menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan tingkat kepuasan terhadap pemerintah menurun. Salah satu faktor utama adalah masalah ekonomi saat ini.
Yunarto menuturkan hanya 32,1% responden menyatakan kondisi ekonomi dalam keadaan baik. Sedangkan 56,4% responden menyatakan buruk dan 9,7% menyatakan sangat buruk.
Terdapat sejumlah persoalan ekonomi yang menjadi alasan responden menganggap kondisi ekonomi tak baik. Persoalan ekonomi yang paling dianggap belum bisa diselesaikan pemerintah yakni kenaikan harga bahan pokok dengan 47,6%, masalah kemiskinan 22,1%, pengangguran 11,1%, hingga daya beli rendah 7,5%.
“Dari empat bidang yang ditanyakan (ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan praktik demokrasi), penilaian responden mengalami penurunan tertinggi pada penilaian kondisi ekonomi. Sementara bidang-bidang lainnya relatif stabil dibandingkan survei sebelumnya,” tandas Yunarto.
Survei dilakukan pada 10-17 April 2022 dengan menggunakan 1.220 responden. Tingkat margin eror hasil survei kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. (DJP)
Discussion about this post