Daily News|Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra berharap keputusan PAN bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah bukan untuk mendukung wacana memperpanjang masa jabatan presiden.
Herzaky mengatakan keberadaan PAN dalam koalisi pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
“Bukan malah bahas-bahas memperpanjang masa jabatan presiden yang bakal buat gaduh dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat,” kata Herzaky kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/8).
Herzaky berharap pertemuan Jokowi dengan parpol koalisi di Istana pada Rabu (25/8) membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan pandemi Covid-19.
Ia menegaskan posisi Demokrat tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat. Herzaky mengklaim Demokrat akan terus memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat, serta bersikap kritik terhadap pemerintah.
“Tentunya pemerintahan ini membutuhkan check and balances. Butuh kekuatan penyeimbang. Bahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah ada kekeliruan, dan tidak ada yang berani mengkritisi, untuk mengembalikan penanganan pandemi ini pada relnya kembali,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan mengendus upaya memuluskan amendemen UUD 1945 di balik langkah PAN bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, keberadaan PAN dibutuhkan oleh parpol di koalisi pendukung pemerintah untuk mengusulkan amendemen UUD 1945.
“Koalisi Jokowi butuh tambahan PAN untuk mengusulkan amendemen, quorum pengubahan, dan pemberian persetujuan. Masuknya PAN akan memperkuat dan target amendemen,” kata Irwan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/8).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Jhonny G. Plate menyatakan PAN resmi bergabung dalam koalisi setelah ikut dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan partai koalisi di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, dibahas lima topik, antara lain perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19, perekonomian nasional, strategi ekonomi dan bisnis negara, ketatanegaraan, dan ibu kota negara.
Plate mengklaim tak ada pembahasan mengenai rencana amendemen UUD 1945 dalam pertemuan Jokowi dengan petinggi partai tersebut. (DJP)
Discussion about this post