Daily News|Jakarta – Melalui kartu jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI, Anies Baswedan telah membuktikan salah satu komitmnnya untuk mewujudkan keadilan terutama bagi rakyat kecil.
Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan pihaknya puas dengan capaian BPJS yang meningkat dalam kurun waktu 5 bulan setelah dirinya dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam.
Anies menyebut pada awal masa jabatannya di tahun 2017 jangkauan BPJS DKI hanya 73% warga Ibu Kota dan pada akhir masa jabatannya angkan itu meningkat menjadi 99,9%.
Anies berbagi informasi itu ketika dia smenghadiri Rakernas dan Ikrar Kebulatan Tekad ‘Relawan Go-Anies’ di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2022). Anies menyebut mayoritas warga yang tak memiliki BPJS berasal dari kelompok bawah.
“BPJS itu di Jakarta Hanya 73%, Jadi 27% rakyat Jakarta ini tidak punya jaminan kesehatan dan 27% itu kelompok paling atas? Bukan. Siapa Mereka? Kelompok paling bawah,” kata Anies.
“Lalu apa yang kita kerjakan? Saya masuk tugas bulan Oktober 2017, langsung kita targetkan di APBD perubahan, dikeluarkan Rp 1,3 sampai Rp 1,4 triliun, sehingga kita menutup seluruh biaya BPJS untuk sisanya sehingga Jakarta dalam waktu 5 bulan menjadi 99,9% terjamin,” tambah dia.
Eks Mendikbud itu bahkan mengungkap, kala itu para lurah se-DKI Jakarta diwajibkan mencari warga yang belum terdaftar jaminan kesehatan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan warganya tak jatuh miskin saat keluar dari rumah sakit.
“Semua warga yang datang kemanapun tidak terdaftar, otomatis langsung didaftar. Semua yang tidak punya, langsung diberi. Tidak ada lagi yang namanya rakyat, datang ke rumah sakit dan lebih miskin, mereka lulang dari rumah sakit harus lebih sehat bukan lebih miskin. Itu yang harus kita kerjakan,” jelasnya.
Anies juga memandang masyarakat tak perlu mengetahui bahwa peningkatan jumlah penerima BPJS berkat kerja Pemprov DKI. Yang penting, kata dia, upaya ini langsung berdampak bagi masyarakat.
“Ketika ada jaminan itu, belum tentu mereka tahu bahwa itu dikerjakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Tapi kita sampaikan jangan khawatir kita kerjakan ini bukan untuk membuat mereka tahu itu adalah jasa kita, kita kerjakan ini karena perintah konstitusi dan pertanggungjawaban kita kepada Allah SWT,” tandasnya.
Pernyataan itu dikonfirmasi oleh Hari, warga kelurahan Cikini bahwa berkat pembagian kartu jaminan Kesehatan DKI itu beberapa anggota keluarga dan sanaknya sangat tertolong.
“Kartu DKI itu lebih powerful dari kartu BPJS karena praktis seluruh biaya Kesehatan kami ditanggung oleh Pemprov. Beda halnya dengan kartu BPJS yang hanya mengkover sebagian dari biaya kesehatan, dan sisanya ditanggung sendiri oleh warga,” katanya Minggu (23/10).
Hari mengatakan pembagian kartu jaminan DKI itu dibagi merata kepada warga yang tak memiliki kartu BPJS yang secara otomatis terdaftar oleh kelurahan. Pendapat ini juga diakui warga yang kumpul di dekat Kali Cilimung, Cikini.
Helmi juga warga di Cikini berbagi pengalaman mengatakan pada tahun lalu 2021 dia didiagosa dokter terkena kanker prostat, dan untuk itu dia bolak-balik melakukan pemeriksaan dan akhirnya diperasi pada buan Juli 2022 yang lalu.
“Alhamdulillah, sekarang saya sembuh berkat kartu jaminan Kesehatan DKI, dan saya lebih bersyukur biaya puluhan juta rupiah untuk pengobatan kanker prostat itu sampai sembuh semuanya ditanggung oleh Pemprov DKI,” katanya sambil mengekspresikan terima kasihnya kepada Pemprov DKI, khususnya kepada mantan GUbernur ANies Baswedan karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap warga dan lebih khusus warga tak-berpunya. (DJP)
