APA yang menjadi legacy Presiden Donald Trump berkaitan dengan politik China sebelum lengser?
Itu menjadi pertanyaan banyak orang. Jika kebijakan Joe Biden terhadap China sudah jelas. Bagaiaman dengan Donald Trump.
David A. Andelman, Executive Director of The RedLines Project, kontributor CNN menulis artikel menarik tentang kesibukan Presiden Trump sebelum meninggalkan Gedung Putih dalam membentuk koalisi negara-negara menghadang China.
Andelman juga menulis “A Shattered Peace: Versailles 1919 and the Price We Pay Today,” dan “A Red Line in the Sand: Diplomacy, Strategy and a History of Wars That May Still Happen”
“Presiden Donald Trump meraih satu kesuksesan besar dalam apa yang jelas merupakan kampanye untuk mengalihkan perhatian dari dampak Covid-19 pada kampanye pemilihan ulangnya yang gagal. Entah bagaimana, dia berhasil mengumpulkan koalisi-negara-yang-bersedia – bersiap untuk mengikutinya melewati tebing dan berpartisipasi dalam aliansi anti-China yang sedang berkembang,” tulisnya di awal.
Australia, India, Jepang, Inggris, Prancis, dan Kanada semuanya telah berhadapan dengan China yang pada saat yang sama melenturkan ototnya sendiri setelah tampaknya mengalahkan kembali virus korona yang dilepaskannya ke dunia.
China menjadi semakin ekspansionis – dalam perang perdagangan, propaganda, dan latihan militer. Tuduhan telah merebak di seluruh dunia.
Setelah AS mengklaim spionase dunia maya China yang menargetkan pengobatan Covid-19 dan penelitian vaksin, China telah mengeluarkan penolakan yang tegas: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengatakan kepada wartawan di Beijing bahwa “sumber dari pemerintah AS telah menuduh China melakukan peretasan untuk mencuri teknologi dan data. penelitian vaksin AS, tetapi belum ada bukti apa pun. Tuduhan seperti itu murni fitnah.”
Dengan banyak yang menuding Beijing untuk serangan dunia maya terhadap Australia mengingat waktunya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian juga membantah tuduhan tersebut, mengatakan China adalah “penegak kuat keamanan dunia maya” dan “tegas menentang semua bentuk serangan dunia maya.”
Menuntut dunia mengadopsi sikap “ketidakpercayaan dan verifikasi” terhadap China, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo telah mengambil peran kepemimpinan dalam mendorong apa yang secara efektif menjadi perang dingin baru, yang benar-benar terdalam selama bertahun-tahun saya memantau hubungan sejak China pembantaian para pembangkang di Lapangan Tiananmen lebih dari 30 tahun yang lalu.
Presiden China Xi Jinping tampaknya sudah lama merasa bahwa sudah waktunya China benar-benar bergabung dengan jajaran negara adidaya.
“Hari-hari ketika China dapat ditempatkan dalam posisi tunduk sudah lama berlalu,” kata sebuah komentar di Global Times, cabang berbahasa Inggris dari surat kabar Partai Komunis People’s Daily.
“Apa di balik diplomasi gaya ‘Prajurit Serigala’ China adalah perubahan kekuatan China dan Barat. Ketika Barat gagal dalam kemampuannya untuk menegakkan kepentingannya, ia hanya dapat menggunakan diplomasi gaya hooligan histeris dalam upaya untuk mempertahankannya. martabat yang memudar.”
Sekarang, setelah sebagian besar menjinakkan penyebaran virus korona di dalam perbatasannya dan membuka kembali negaranya secara internal, kepemimpinan China telah mulai melenturkan ototnya lagi, dari manuver militer di Laut China Selatan hingga pemerintah yang menindas di Asia, Eropa, Pasifik, dan Amerika Utara.
Seperti yang ditulis Mira Rapp-Hooper dari Council on Foreign Relations untuk CNN baru-baru ini, pemerintahan Trump tampaknya lebih suka “melakukannya sendiri” terhadap China, melakukan hal-hal seperti memberlakukan sanksi, dilaporkan berencana untuk mencabut beberapa visa pelajar, dan mencabut visa khusus Hong Kong. status perdagangan.
Kamis larut malam, perintah yang mengancam untuk melarang TikTok dan WeChat di AS ditambahkan ke daftar, dan Jumat pagi, Trump menambahkan sanksi keras terhadap Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, serta 10 pejabat Hong Kong dan Beijing lainnya, menuduh mereka melakukan hal itu. mengekang kebebasan dan merusak otonomi Hong Kong yang lama dan dijaga ketat. Lam dan pejabat lainnya secara terbuka mengkritik langkah tersebut, seperti yang dilaporkan The New York Times.
China pada gilirannya menanggapi dengan memberikan sanksi kepada 11 orang Amerika termasuk enam anggota parlemen AS: Sens. Marco Rubio dari Florida, Ted Cruz dari Texas, Tom Cotton dari Arkansas, Josh Hawley dari Missouri dan Pat Toomey dari Pennsylvania, dan Rep. Chris Smith dari New Jersey.
Tetapi mengingat tindakan China, tampaknya ada koalisi anti-China yang bersedia, siap untuk bergabung dengan AS dalam menghadapi Beijing. Dan dengan kesesuaian yang tampak langka dari sekutu yang berpotensi berkemauan, tampaknya akan sia-sia jika gagal default ke rencana permainan tradisional Trump tentang solitaire.
Ada baiknya memeriksa bagaimana koalisi ini terbentuk – mengapa dan bagaimana, tepatnya, masing-masing negara ini tampaknya menyelaraskan diri dengan pandangan Amerika tentang China yang bangkit dan tegas.
Australia
Putus dengan Amerika Serikat lima tahun lalu untuk bergabung dengan salah satu proyek hewan peliharaan Beijing, Bank Investasi Infrastruktur Asia, dengan sumbangan perdana lebih dari $ 670 juta, Australia memenangkan perjanjian perdagangan bebas yang didambakan dengan China. Itu dulu.
Sekarang, setelah menuntut penyelidikan global tentang asal-usul virus korona, Australia ditampar oleh China dengan pembatasan ketat pada impor vital daging sapi Australia dan tarif hukuman atas impor barley Australia.
Sampai Juli, Perdana Menteri Scott Morrison tidak berbicara dengan Xi selama lebih dari setahun; ahli strategi pertahanan senior mendesaknya untuk mengirim kapal perang Australia ke Laut Cina Selatan untuk memerangi klaim teritorial Beijing.
Morrison berencana untuk merekrut 500 cyberspies dan untuk membangun kapasitas pertahanan cyber hampir $ 1 miliar yang ditujukan sebagian besar ke China, The New York Times melaporkan, setelah melarang raksasa telekomunikasi China Huawei dari jaringan 5G baru Australia, tampaknya bergabung dalam boikot yang telah berlangsung lama. landasan kampanye Trump melawan China.
Setelah undang-undang keamanan Hong Kong baru China, dan ketentuannya yang memungkinkan beberapa tersangka pelanggar diadili di pengadilan China daratan, Australia berbagi kesamaan dengan negara lain dalam daftar ini, termasuk Kanada dan Inggris: Australia telah menangguhkan ekstradisinya perjanjian dengan Hong Kong.
Jepang
Terus-menerus menyadari posisinya yang rapuh di Asia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia tanpa persenjataan nuklir – dan kebutuhan eksistensial untuk perlindungan di bawah payung nuklir Amerika – Jepang harus melangkah dengan ringan di tengah perang dingin yang berkembang.
Namun, Tokyo berencana untuk menunda kunjungan kenegaraan pertama pemimpin China sejak 2008, seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi baru-baru ini, “Kami tidak dalam tahap untuk mengatur jadwal konkret sekarang,” lapor The New York Times.
Dan dengan China melenturkan otot militernya, mengirim kapal perang ke perairan di sekitar pulau-pulau yang disengketakan yang dikenal sebagai Senkakus di Jepang dan Diaoyus di China (yang dikelola oleh Jepang tetapi diperebutkan oleh China), Jepang telah meluncurkan jet tempur untuk berpatroli di daerah tersebut.
Seperti yang dilaporkan The New York Times, Yoshihide Suga, kepala sekretaris kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe, mengatakan bahwa pemerintah telah “sangat meminta” agar kapal-kapal China “berhenti mendekati kapal penangkap ikan Jepang dan segera meninggalkan wilayah Jepang.” Artinya, katanya, adalah: “Kami ingin terus menanggapi dengan tegas dengan cara yang tenang.”
India
Tembak-menembak perang panas pertama dari perang dingin ini antara China dan negara-negara lain terjadi pada bulan Juni di seberang perbatasan India-China yang tegang secara berkala di wilayah Ladakh yang berpenduduk sedikit di Himalaya yang tinggi, meninggalkan setidaknya 20 tentara perbatasan India dan jumlah yang tidak diketahui. orang Cina mati.
Insiden itu segera diikuti oleh India yang melarang TikTok dan sejumlah aplikasi milik China lainnya, yang menurut pengamatan peneliti teknologi Jai Vipra, yang menulis dalam Nikkei Asian Review, harus “dilihat dalam terang Perang Dingin digital yang sekarang kita tengah hadapi.”
Pengamat India telah mencatat perubahan provokatif di China dan, setidaknya dalam satu kasus, telah melihat melalui prisma kampanye pemilihan kembali Trump.
“Sangat jelas bahwa China akan melakukan segalanya untuk memastikan bahwa Presiden Trump tidak kembali berkuasa pada November,” tulis komentator Shishir Gupta di Hindustan Times, menanggapi pidato Pompeo baru-baru ini.
Inggeris
Indikasi nyata pertama bahwa Inggris terlibat dalam konflik Trump di China adalah perubahannya yang memungkinkan Huawei berperan dalam jaringan telekomunikasi 5G-nya.
Partai Konservatif Perdana Menteri Boris Johnson juga tampaknya berubah pikiran tentang partisipasi China dalam membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang sensitif.
Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Malcolm Rifkind menjelaskan perubahan haluan: “Mereka tidak dapat mengetahui bahwa di bawah Xi Jinping, China sebenarnya akan menjadi kurang liberal dan lebih otokratis. Dia telah menjadi jauh lebih brutal, provokatif dan agresif, “seperti yang ditulis oleh Luke McGee dari CNN.
Yang sangat mengganggu kepekaan Inggris adalah tindakan keras China di koloni Inggris yang sudah lama ada di Hong Kong, yang menyebabkan Perdana Menteri Boris Johnson mengusulkan penawaran hak untuk tinggal dan bekerja di Inggris untuk 3 juta warga Hong Kong yang memenuhi syarat untuk paspor Inggris Nasional Luar Negeri.
Prancis
Pada puncak pandemi virus korona di Prancis, kedutaan besar China menuduh pekerja panti jompo Prancis “meninggalkan pos mereka semalaman … dan meninggalkan penduduk mereka mati kelaparan dan penyakit.”
Hal ini menyebabkan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian memanggil duta besar untuk Quai d’Orsay untuk cambuk lidah. Itu hanya awal dari serangkaian tindakan balas dendam yang mencakup pengurangan tajam dalam penerbangan penumpang antara kedua negara. Dan mengikuti petunjuk negara lain, pada Juli Prancis memberi tahu perusahaan telekomunikasinya bahwa mereka akan melarang penggunaan perlengkapan Huawei. Tapi tidak sampai 2028.
Kanada
Salah satu pihak paling awal dalam pertempuran Huawei dipecat dari Kanada pada Desember 2018 ketika menahan Meng Wanzhou, seorang eksekutif perusahaan dan putri pendiri Huawei Ren Zhengfei, atas permintaan ekstradisi Amerika, yang menyebabkan China melarang miliaran dolar produk pertanian Kanada. .
Baru-baru ini, mereka menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong dan bergabung dengan kecaman internasional atas perlakuan China terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.
Apa yang tidak jelas dari eskalasi konfrontasi AS-China yang telah lama mendidih, menjadi perang dingin global, adalah bentuk permainan akhir apa pun.
Sementara itu, Beijing tampaknya merasakan ketegangan yang meningkat dan nilai menenangkan segalanya: Berbicara baru-baru ini dengan kantor berita pemerintah Xinhua, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan China “tidak berniat menjadi Amerika Serikat yang lain. China tidak mengekspor ideologi dan tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri negara lain. ”
Sejauh ini, pemerintahan Trump gagal memanfaatkan konsensus yang berkembang tentang China di antara sekutu lama Amerika. Sebaliknya, Trump tidak berbuat banyak untuk merangkul negara-negara ini dengan cara yang akan mendorong front bersama.
Pengumuman Trump bahwa ia akan menarik hampir 12.000 tentara Amerika dari Jerman, misalnya, hampir tidak dihitung untuk memenangkan AS setiap kesetiaan baru dari Prancis atau kekuatan NATO lainnya dalam kebuntuan yang muncul ini.
Tindakan terbaru Trump, menindak dua aplikasi utama China, WeChat dan TikTok – secara khusus, mengancam akan melarang mereka di AS dalam 45 hari kecuali jika mereka dijual ke pembeli Amerika – kemungkinan akan membuat hubungan dengan Beijing semakin tegang dan menguji lebih banyak lagi koalisi yang telah disusun Trump, tampaknya dengan beberapa efek.
Adalah tepat, bahkan penting, bagi Presiden Trump dan Joe Biden untuk memberi tahu kita tentang visi mereka tentang jalan ke depan, sebelum putaran eskalasi berikutnya membuat resolusi damai tidak dapat dicapai sepenuhnya.
Indonesia
Pengamat dari kajian strategis mengamati bahwa pada akhirnya kebijakan ekspansionis China di Laut China Selatan akan berbenturan dengan Indonesia. Angkatan Laut Indonnesia dipuji Barat karena berani menghadang Coast Guard China dan mendesak mereka mundur dari Laut Natuna Utara.
Barat memang menyadari Indonesia tidak akan bisa dibujuk untuk mengikatkan dirinya dalam suatu aliansi militer, apakah dengan Amerika Serikat atau dengan China.
Ketika China membujuk Indonesia untuk mau menyediakan fasilitas pendukung armadanya di Laut China Selatan, usulan ini ditolal mentah-mentah oleh Indonesia.
Lantas bagaimana pandangan Amerika terhadap kedudukan Indonesia mengantisipasi terjadinya konflik politik dan militer antara Amerika dan China?
Pertama, Amerika menghendaki Indonesia memulihkan kepempinan naturalnya di ASEAN, dan sebagai negara besar di Pasifik Indonesia perlu memainkan peranan tradisionalnya menjadi penengah dalam konflik di Pasifik.
Jika penguatan peran itu memerlukan dukungan ekonomi dan militer, tentu saja Amerika siap memberikan dukungan kepada Indonesia. Dukungan ini tanpa syarat, dan tidak menekan Indonesia untuk berada di bawah pengaruh Amerika. Washington faham betul Indonesia tidak akan mau mengikatkan diri secara militer dengan kekuatan luar manapun. Ini yang tidak difahami China.
Kedua, dalam kedudukan sebagai negara demokratis terbesar ketiga dunia, Indonesia harus memainkan peranannya mendukung penguatan demokrasi paling tidak di Pasifik. Tentu saja berbicara tentang demokratisasi di Pasifik bukanlah topik yang disukai China. Bisa dipahami karena China masih mempertahankan single party, PKC, dan menafikan demokrasi berdasarkan hak-hak melekat manusia, warganegaranya.
Indonesia di zaman SBY telah membangun ‘Democracy Forum’ yang telah melakukan pertemuan tahunan bertahun-tahun. Namun di zaman Jokowi, Democracy Forum ini seakan-akan tertidur.
Ketiga, bagaimana dengan isu hak asasi manusia? Tentu saja China memiliki banyak ‘daftar dosa’ di Hongkong, Tibet, Uighur yang menjadi target Amerika setelah lahirnya UU bipartisan yang mengancam China dengan sanksi-sanksi.
Catatan dunia tentang Indonesia dan isu hak asasi manusia tidaklah mendudukan kita di tempat yang nyaman. Artinya records Indonesia masih banyak yang harus dibenahi. Yang menguntungkan ialah bahwa sejak reformasi secara normative Indonesia tidak bermasalah dengan berbagai standar yang terdapat dalam berbagai konvensi internasional. Di sini, China memiliki ‘daftar dosa’ yang tak termaafkan.
Keempat dan terakhir adalah isu ‘Laut China Selatan’ yang Indonesia lebih suka menyebut wilayah di bagian Indonesia sebagai ‘Laut Natuna Utara’. Penamaan ini tentu tidak disukai China. China ragu-ragu memberikan pengakuan yang dituntut oleh Indonesia sesuai dengan konvensi Hukum Laut Internasional (HUKLA) 1982.
Di bagian terakhir ini, Amerika mengharapkan kepemimpinan Indonesia dipulihkan, untuk membangun konsensus di lingkungan negara-negara ASEAN dan tidak tunduk kepada kebijakan China yang ingin menyelesaikan masalah klaim secara bilateral, antar-negara.
Di sini Indonesia juga memiliki records yang bagus, dengan penyelenggaraan lokakarya Laut China Selatan, sebagai forum tempat berkumpulnya para claimants, dan kehadiran observer dari Amerika dan Eropa. Forum ini perlu diaktifkan kembali Indonesia.
Meskipun Presiden Donald Trump sedang menyiapkan koalisi anti-China, tetapi kebijakan baru Amerika terhadap China akan bersifat permanen, dalam arti kebijakan ini justru akan diperkuat oleh Presiden terpilih Joe Biden.
Pelantian Joe Biden sebagai Presiden AS pada tanggal 20 Januari 2021 akan menjadi landmark berubahnya kebijakan dan langkah Amerika dalam perseteruannya menghadapi China. Tentu saja Amerika tidak berdiam diri. Indonesia memang bukan ‘antek’ Amerika, namun pengalaman selama ini penyelenggaraan hubungan kedua negara telah sampai pada tingkat strategis.
Kecenderungan Indonesia yang memilihara garis kebijakannya di bawah pengaruh Beijing tentu saja bukan berita gembira bagi Amerika. Maka, setelah tanggal 20 Januari 2021 kita akan melihat bagaimana Amerika akan mengintensifkan hubungannya dengan Indonesia. Dan tentu saja, ini bukan berita gembira bagi RRC.
Oleh: Haz Pohan, Pemred DNI
