Daily News|Jakarta – Sejumlah tokoh nasional akan memberikan dukungan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Dukungan tersebut diberikan terkait kisruh Vaksin Nusantara yang dianggap menyudutkan BPOM.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Lakalena menilai, lembaga yang dipimpin oleh Penny K Lukito itu tengah bermain politik. Bahkan, Melki tahu siapa penggerak dari para tokoh tersebut yang mendukung BPOM.
“Jadi BPOM sudah main-main politik sekarang. Kami tahu siapa yang menggerakkan, itu informasi sudah masuk ke kami,” ujar Melki dalam diskusi Polemik MNC Trijaya dengan tajuk Siapa Suka Vaksin Nusantara, secara daring, Sabtu (17/4/2021).
“Lalu sekarang BPOM sebagai lembaga independen tersebut mengumpulkan para tokoh lalu mengatakan save BPOM save kepala BPOM dan sebagainya. Jadi mereka bilang kita main-main politik, mereka main-main politik (juga),” imbuhnya.
Melki menjelaskan, DPR memang lembaga politik yang memiliki putusan dan sikap politik. Dirinya menyebut, pihaknya dalam hal ini Komisi IX yang mendukung proses pembuatan Vaksin Nusantara agar dilanjutkan, karena sudah diuji dan diperdebatkan saat rapat di DPR.
“Kami bersikap seperti itu berbasiskan data-data ilmiah baik dari Kariadi maupun di DPR RI yang sudah kita cek, kita uji kita bahas kita perdebatkan sampai pada kesimpulan bahwa memang ini layak dilanjutkan dan harus diteruskan uji klinis tahap 2,” jelasnya.
Dirinya merasa aneh dengan sikap BPOM yang seolah-olah dizalimi tekait perizinan Vaksin Nusantara. Dan diperparah dengan adanya dukungan dari tokoh-tokoh itu.
“Seolah-olah mendukung BPOM bahwa mereka dizalimi, kan ini enggak benar. Kan ini aneh, jadi lembaga negara mengumpulkan para tokoh hanya mendukung dia, membela hal-hal yang sudah kita bongkar,” ungkapnya.
Bahkan dirinya telah berkonsultasi dengan para peneliti dari Universitas Diponegoro Semarang dan menemukan hal menakjubkan. Bahwa para peneliti tersebut merasa kaget dengan pernyataan Peni yang dianggap membohongi publik.
“Kemudian saya cek ke peneliti Diponegoro Semarang. Mereka itu nelongso, mereka bilang gini, ‘kok bisa Kepala BPOM itu menipu publik ya’, data yang kami berikan A dibilang B dan membuat publik jadi khawatir sama Vaksin Nusantara,” ungkapnya.
“Ini masuk kategori pembohongan publik loh Kepala BPOM membohongi publik dengan membelokkan data dan fakta lapangan terkait hasil penelitian. Kan yang bikin kisruh menjadi ramai ini bukan DPR tapi Kepala BPOM,” tegasnya. (DJP)
Alumni GMNI Desak Presiden Segera Revisi PP 57/2021
Daily News|Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menyatakan kekecewaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Ketua DPP PA GMNI Bidang Ideologi Nanang T Puspito, berharap presiden segera merevisi PP tersebut dengan mencantumkan Pancasila secara eksplisit sejak di pasal tentang landasan Hukum dan menetapkan Pancasila sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib di seluruh jenjang pendidikan.
Menurut guru besar di Institut Teknologi Bandung ini, PP sebaiknya bersifat eksplisit, jelas dan praktis sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi untuk dilaksanakan. PP 57/2021 jelas tidak sejalan dengan UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang secara ekplisit menyatakan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib di kurikulum pendidikan tinggi.
“Pertentangan norma ini tidak bisa dibenarkan menurut UU nomor 11 tahun 2012 tentang Tata Urutan Pembuatan UU yang juga menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber Hukum dari perundang-undangan di Indonesia,” lanjut Nanang.
Kelemahan fundamental PP 57/2021 ini berpotensi melemahkan upaya nation and character building melalui pengarusutamaan Pancasila ke semua sektor kehidupan, terutama pendidikan. Intoleransi dan radikalisme agama yang tumbuh subur di kalangan generasi muda seharusnya bisa diselesaikan dengan melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui penyelenggaraan mata pelajaran/mata kuliah Pancasila di seluruh jenjang pendidikan.
Seharusnya negara memandang bahwa mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila adalah merupakan tanggungjawab negara. Penetapan Pancasila sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib harus dicantumkan dan diperkuat dalam PP.
DPP PA GMNI juga mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merevisi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas untuk memasukkan mata pelajaran Pancasila menjadi mata pelajaran wajib. “Kami mengajak semua pemangku kepentingan di Republik ini untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan Pancasila agar keutuhan NKRI dapat kita jaga selama-lamanya,” ujar Nanang. (DJP)
Discussion about this post