Daily News|Jakarta – PT Bio Farma mulai mendistribusikan 3 juta dosis vaksin CoronaVac ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Vaksin jadi yang diimpor dari perusahaan farmasi Sinovac Biotech, Tiongkok itu tetap didistribusikan meski belum mengantongi izin edar penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Mulai hari ini vaksin akan didistribusikan ke 34 provinsi,” kata Juru bicara PT Bio Farma, Bambang Heriyanto dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Minggu (3/1/2021).
Bambang memastikan, vaksin tersebut baru diberikan kepada warga setelah ada izin BPOM. Ia juga menepis pemberitaan yang menyebut vaksin COVID-19 yang disuntik ke publik masih berstatus uji klinis.
“Pemberitaan yang menyebut bahwa vaksin yang diberikan adalah vaksin untuk uji klinis atau only for clinical trial sebagaimana yang tertulis pada kemasan vaksin adalah tidak benar. Vaksin yang saat ini sudah ada di Bio Farma dan akan digunakan adalah vaksin yang telah mendapat izin penggunaan dari BPOM,” ujar Bambang.
Ia menambahkan, kemasan vaksin yang nantinya didistribusikan untuk publik berbeda dari vaksin proses uji klinis. Vaksin yang digunakan dalam tahap uji klinis menggunakan kemasan “prefilled syringe” (PFS).
“Di dalam kemasan itu, jarum suntik dan vaksin ada dalam satu kemasan,” kata dia lagi.
Sementara, vaksin yang disuntik ke publik akan dikemas dalam bentuk vial dan dosis tunggal.
“Sudah pasti tidak ada penandaan di kemasannya only for clinical trial,” kata dia lagi menegaskan. Bagaimana strategi pemberian vaksin COVID-19 bagi warga di tanah air?
Juru bicara COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, vaksinasi akan dilakukan bagi 181,5 juta warga Indonesia. Proses vaksinasi akan digelar dalam dua tahap.
Tahap pertama pada periode Januari – April 2021. Sementara, tahap kedua berlangsung pada April 2021 – Maret 2022.
“Vaksinasi di tahap pertama akan memprioritaskan bagi 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi,” ungkap Nadia ketika memberikan keterangan pers secara daring pada hari ini.
Sementara, di tahap kedua, pemerintah berharap bisa menjangkau sisa warga agar genap menjadi 181,5 juta yang diberi vaksin COVID-19. Kemenkes sejak 31 Desember 2020 lalu sudah mengirimkan SMS blast secara serentak kepada para penerima vaksin COVID-19. Informasi mengenai siapa saja yang diberi prioritas menerima vaksin juga bisa dilihat di situs resmi Peduli Lindungi, www.pedulilindungi.id.
Untuk melakukan pengecekan, maka warga tinggal memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) ke situs tersebut.
Pemerintah sudah menyiapkan kulkas penyimpan vaksin
Melalui keterangan pers tadi siang, Bambang juga menjelaskan jika proses vaksinasi bukan hal baru di Indonesia. Pemerintah akan bekerja sama dengan beberapa lembaga dan institusi untuk memastikan vaksin COVID-19 akan diterima di semua puskesmas seluruh Indonesia.
“Semua rantai dingin (untuk menyimpan vaksin) dengan suhu 2-8 derajat celcius, insyaallah sudah siap. Sehingga, vaksin yang nanti digunakan oleh masyarakat akan terjamin mutu dan kualitasnya ketika tiba di puskesmas hingga posyandu,” kata Bambang.
Nadia juga menyebut, untuk proses vaksinasi, Kemenkes sudah menyiapkan 30 ribu vaksinator. Vaksinasi bisa dilakukan di 13 ribu puskesmas, 2.500 rumah sakit dan 49 kantor kesehatan pelabuhan (KKP). Ia mengharapkan vaksinasi sudah bisa dimulai pada pekan kedua atau ketiga di Januari 2021.
Target vaksinasi 181,5 juta penduduk tak realistis
Sementara, ketika ditanyakan pendapatnya, epidemiolog Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono mengatakan target yang ditetapkan oleh Kemenkes untuk melakukan vaksinasi terhadap 181,5 juta warga dalam kurun waktu 15 bulan tidak realistis.
“Yang targetnya semula 3,5 tahun saja sudah ngos-ngosan,” ujar Pandu kepada IDN Times melalui pesan pendek pada hari ini.
Keraguan publik terhadap vaksin tergolong cukup tinggi, tapi Kemenkes optimistis bisa mencapai target tersebut. Nadia mengatakan, Kemenkes sudah menyiapkan semua fasilitas dan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. (DJP)
