Daily News|Jakarta –Pemerintah berupaya mendatangkan vaksin COVID-19 ke tanah air. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut vaksin yang didatangkan aman dan nantinya vaksinasi di Indonesia sendiri terdiri dari 2 program.
“Ada pertanyaan menggelitik apakah vaksin ini baik? Bagaimana kualitasnya? Hasil pertemuan kami dengan WHO, dengan lembaga internasional lain lain bahwa vaksinasi di Indonesia harus melalui standar yang diakui dunia. Kita juga melibatkan BPOM dan melakukan uji klinis,” katanya saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian pembangunan Pemda DIY secara daring, Selasa (27/10/2020).
Oleh karena itu, Erick memastikan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia aman. Mengingat Pemerintah tidak akan membahayakan rakyatnya sendiri.
“Kalau dibicarakan kualitas yang diberikan kepada rakyat itu adalah kualitas yang sesuai standar. Jadi tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang membahayakan kepada rakyatnya,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)untuk memastikan vaksin tersebut halal. Untuk itu Erick meminta kepada masyarakat agar tidak memperdebatkan kehalalan vaksin COVID-19.
“Untuk isu halal dan haram sama, kita sejak awal melibatkan MUI dalam proses uji vaksin di Bandung. Bahkan kita mengirimkan perwakilan MUI ke Cina, bahkan United Arab dan bahkan ke negara lainnya,” ujarnya.
Terlepas dari hal tersebut, Erick menjelaskan distribusi vaksin ke Indonesia nantinya berlangsung secara bertahap. Sedangkan proses vaksinasi dilakukan melalui 2 program.
“Kita bicara mengenai distribusi vaksin ini yang menjadi prioritas bagaimana mensecure vaksin sebanyak-banyaknya untuk rakyat Indonesia karena kita order vaksin belum tentu datangnya pada saat bersamaan. Ini datang progresif dicicil,” katanya.
“Perbulan misal 10 juta 20 juta sampai semua masyarakat Indonesia tervaksinasi. Insyaallah vaksin sendiri ada dua program, yaitu vaksin bantuan pemerintah gratis untuk yang membutuhkan atau yang kekurangan secara ekonomi,” imbuhnya.
Sedangkan program satunya adalah vaksinasi berbayar untuk kalangan menengah ke atas.
“Tetapi tentu yang tentu middle class, orang-orang yang punya duit dibayarkan saja, jangan ikutan yang kurang mampu. Jadi yang mampu harus bayar sendiri,” katanya.
Menurutnya program tersebut telah berlaku di beberapa negara. Agar berlangsung dengan lancar, Erick meminta seluruh stakeholder terlibat dalam penerapan kedua program tersebut.
“Program ini juga terjadi dibanyak negara. Uni Eropa sudah, mereka vaksin ditentukan jumlah sudah dan mulai bayar, Qatar juga seperti itu Kanada sudah Thailand sudah seperti itu,'” ucapnya.
“Kita jangan sampai tertinggal dengan negara lain. Memang memastikan keamanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi harus seimbang, karena itu saya mohon pemimpin daerah membantu vaksinasi,” lanjut Erick. (DJP)
Discussion about this post