Hari Sabtu (28/9) digelar pertemuan di sebuah rumah di Jalan Pengadegan Barat No 41, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah tokoh di Jakarta. Yang hadir, ada pensiunan jenderal, politisi dan aktivis organisasi kemasyarakatan. Rumah tempat pertemuan itu milik Permadi, dukun politik yang juga politisi Partai Gerindra, partai yang diketuai Prabowo Subianto. Usai pertemuan Permadi mengungkapkan, bahwa pertemuan itu membahas isu aktual di Tanah Air.
Politisi gaek yang sempat berlabuh di PDIP itu juga mengungkap sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan di rumahnya. Kata dia, yang hadir dalam pertemuan antara lain, Mayjen (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus, Letjen (Purn) Soeharto dan Al Khaththath, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) serta para tokoh lainnya. Permadi juga tak menampik, jika dalam pertemuan itu juga dibahas kemungkinan untuk melengserkan Jokowi. Momentumnya adalah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan dilakukan pada bulan Oktober ini.
” Kita sekarang terbengkalai semua bidang, sehingga adik-adik mahasiswa yang ingin menurunkan Jokowi kita dukung karena memang Jokowi sudah menipu rakyat Indonesia berkali-kali. Katanya ekonomi kita akan meroket, nyatanya amblas. Katanya dolar akan berkisar 10 ribu, nyatanya 14-15 ribu, katanya daging sapi tahun lalu dari 110 ribu jadi 80 ribu, nyatanya 180 ribu,”kata Permadi.
Seperti diketahui, pada bulan Oktober ini, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2019, ada agenda penting pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jokowi dan KH Ma’ruf Amin yang akan dilantik. Jokowi dan Ma’ruf Amin menang Pilpres setelah mengalahkan rivalnya duet Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Permadi, adalah pendukung Prabowo. Pun, para jenderal seperti Soenarko dan Soeharto yang disebut Permadi hadir dalam pertemuan di Jakarta membahas pelengseran Jokowi. Semuanya pendukung Prabowo.
Isu penjegalan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebenarnya sudah berhembus beberapa hari terakhir ini. Bahkan yang menghembuskan isu adalah pihak lingkaran dalam Istana Negara. Adalah Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko yang pertama kali menghembuskan itu. Usai ikut menghadiri pertemuan Presiden dengan Panglima TNI dan Kapolri, Moeldoko, mantan Panglima TNI itu sempat mengungkapkan jika ada informasi yang diterima, ada upaya penjegalan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
“Ada yang mengharapkan seperti itu (pelantikan Presiden dan Wakil Presiden gagal), ” kata Moeldoko. Mantan Jenderal bintang empat itu mengatakan hal tersebut saat di wawancarai para wartawan di Istana Negara.
Tidak hanya Moeldoko yang menghembuskan isu penjegalan pelantikan. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal (Purn) Wiranto juga sempat ikut melontarkan isu penjegalan pelantikan. Kata Wiranto, ada yang coba menunggangi aksi demonstrasi mahasiswa. Tujuannya pun berbeda dengan para mahasiswa. Mereka yang ditenggarai menunggangi aksi mahasiswa, ingin Jokowi dan Ma’ruf Amin gagal dilantik.
” Dan lebih jauh lagi tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih,”kata Wiranto.
Bahkan, pada hari Jumat (27/9) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, sempat melontarkan pernyataan keras kepada siapa pun yang akan coba-coba menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kata Hadi, siapa pun yang punya niat atau berencana menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berhadapan dengan TNI.
“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI,” kata Marsekal Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Para mahasiswa yang ditegaskan oleh para Ketua BEM-nya yang sepekan terakhir ini turun ke jalan menentang sejumlah RUU kontroversial dengan tegas menyatakan, tidak ada agenda penurunan Jokowi dalam tuntutan para mahasiswa. Tuntutan para mahasiswa tidak menyasar Jokowi. Tapi menuntut agar sejumlah RUU kontroversial seperti RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan dan UU KPK yang telah disahkan agar dibatalkan. Terutama UU KPK, para mahasiswa menuntut Jokowi mengeluarkan Perppu. Membatalkan sejumlah pasal kontroversial yang ada dalam UU KPK.
” BEM SI (BEM Seluruh Indonesia) tidak terlibat sedikitpun dengan gerakan tersebut (demonstrasi menurunkan presiden),” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, M Nurdiansyah.
Namun memang bukan berarti isu itu isapan jempol belaka. Seperti yang diungkapkan Permadi, memang ada rencana untuk melengserkan Jokowi. Isu pelengseran Jokowi juga disuarakan dalam demonstrasi yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku sebagai mujahid 212 pada hari Sabtu (28/9).
Dalam demonstrasi pada hari Sabtu kemarin, pendemo tidak menyasar gedung DPR seperti yang dilakukan para mahasiswa. Tapi mereka langsung menyasar Istana Negara, kantor Presiden. Isu yang disuarakannya bukan soal menentang sejumlah RUU kontroversial. Tidak ada tuntutan meminta Presiden mengeluarkan Perppu. Justru yang disuarakan, Presiden harus mundur dari jabatannya, karena menurut mereka telah gagal memimpin Indonesia.
Menariknya, dalam demonstrasi Sabtu kemarin, juga mencuat tuntutan agar Pemerintah memulangkan Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam (FPI) yang ini tengah bermukim di Arab Saudi karena tersandung kasus video asusila. Rizieq Shihab sendiri dalam beberapa kesempatan dari Arab Saudi kerap melontarkan tuduhan pada pemerintah, jika dirinya tak bisa pulang karena ulang rezim Jokowi. Rezim yang disebutnya sebagai rezim curang dan dzolim.
Tuntutan pelengseran Jokowi ini mendapat reaksi keras dari politisi partai pendukung Jokowi. Irma Suryani Chaniago, politisi Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem), salah satu partai penyokong Jokowi menyebut kelompok mujahid 212 yang berdemo pada Sabtu kemarin, adalah kelompok yang gagal move on. Kelompok yang belum menerima kekalahan Prabowo.
” Jangan aspirasi mahasiswa ditumpangi macam-macam. Sudah basi, Bos. Sudah lewat. Jokowi terpilih secara konstitusi, sah. Kalau mau, dia saja turun dari panggung, memalukan. Bicara nggak pernah ada isi. Memang dia siapa,” tukas Irma mengomentari aksi demonstrasi Mujahid 212 yang menuntut Jokowi lengser di Jakarta.
Sementara politisi Golkar, Ace Hasan Syadzily mengkritik keras pernyataan Permadi yang terang-terangan akan menggerakkan aksi menurunkan Jokowi. Kata Ace, Permadi adalah residu atau parasit demokrasi. Politisi yang belum juga move on dari kekalahannya dalam Pilpres. ” Mereka ini parasit demokrasi. Mereka seharusnya menghormati pilihan rakyat yang telah memilih Jokowi-Kiai Ma’ruf sebagai Capres dan Cawapres terpilih,” cetus Ace yang juga Ketua DPP Partai Golkar tersebut.
Discussion about this post