Daily News Indonesia | Jakarta –Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan menegaskan, gagal bayar Asuransi Jiwasraya (Persero) dan dugaan korupsi di Asabri memang perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) oleh DPR.
“Ini pendapat pribadi saya, menurut saya, harus dipansuskan bersama dengan kemitraan terkait semuanya, kita bersama (komisi VI dan XI) untuk mempansuskan persoalan Jiwasraya, Asabri.
Nah ini harus semua ya (kasus Jiwsraya, Asabri dan Bumiputera). Karena Asabri kan juga sudah ditemukan datanya, kerugiannya mencapai berapa triliun itu, 10 Triliun kan. Nah termasuk jiwasraya. Bumpitera dan lainnya harus dipansuskan,” tegas Politikus PKB itu di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/01/2020).
Hal itu, lanjut Nasim, bertujuan untuk menjaga marwah dan kepercayaan bisnis keuangan di Indonesia di mata dunia dan juga untuk mencegah peristiwa serupa terjadi kembali di kemudian hari.
“Kita juga (ingin) menjaga marwah, wibawa bangsa kita, pemerintahan kita. Karena ini banyak investor, investasi dari asing,” tandasnya.
“Kalau kepercayaan kita di internasional sudah tidak ada. Apalagi di nasional kita dan ini akan berefek pada seluruh perusahaan-perusahaan BUMN, Khususnya pada banking, insurance,” sambungnya.
Apalagi, lanjut Kapoksi Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB ini, Kerugian gagal bayar asuransi Jiwasraya, Asabri dan Bumiputera lebih besar dari kerugian Bank Century yang mencapai Rp 6.7 Triliun.
“Ini lebih besar ternyata dari century, yang selama ini didiamkan ya kan,” sindir Nasim.
Nasim berharap agar semua institusi yang berwenang menangani perusahaan asuransi maupun produk asuransi yang dikeluarkan Jiwasraya, Asabri dan Bumiputera bisa lebih pro aktif.
“Jadi OJK dan lembaga lainnya harus berperan serta dengan maksimal. Semoga ini bisa secepatnya ditindaklanjuti kedepannya. Ini bukan hanya jiwasraya ya,” tegasnya.
“Dan untuk proses yang sudah berjalan dari pihak Kejaksaan, KPK maupun BPK, semuanya harus terus memantau, menyelidiki dan menyelesaikan kasus itu semuanya (Jiwasraya, Asabri dan Bumputera),” sambung Nasim.
Seandainya nanti DPR telah resmi membentuk Pansus, kata dia, maka hasil-hasil penyelidikan dan laporan dari instansi-instansi yang berwenang itu bisa disinergikan dengan Pansus guna mengungkap permasalahan tersebut dengan tuntas dan bisa menjadi terang benderang.
“Seandainya nanti pansus dilakukan, bisa sinergi dengan hasil-hasil yang klop gitu kan,” ujarnya.
Selain mensinergikan hasil penyelidikan dan laporan dari instansi-instansi yang berwenang itu, Nasim juga berharap agar semua pihak yang terlibat atau menikmati aliran dana hitam dari Jiwasraya, Asabri dan Bumiputera juga diperiksa.
“Semua pihak, baik direksi dan semua pihak terkait yang dalam permasalahan ini harus benar-benar diperiksa,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari FPDIP Darmadi Durianto mengatakan, fraksinya tidak sependapat dengan adanya wacana pansus dalam menyikapi kasus Jiwasraya.
“Ya, kalau dari PDIP setuju pembuatan panja karena sudah banyak yang melakukan investigasi seperti Jaksa Agung yang akan merilis temuannya ditambah BPK juga sudah, jadi kita lebih menekankan ke membuat panja aja bukan ke pansus karena jaringannya juga kan kalau pansus lebih lebar,” ungkap Darmadi. (DJP)
Discussion about this post