Daily News|Jakarta – Kementerian Luar Negeri menyatakan Kedutaan Besar RI di Kabul tetap beroperasi meski kelompok Taliban telah menguasai ibu kota Afghanistan dan menduduki istana kepresidenan.
“Misi diplomatik Indonesia di Kabul masih beroperasi. Belum terdapat rencana pemerintah untuk menutup misi tersebut. Misi akan dioperasikan oleh staf esensial, yang terdiri dari unsur diplomat maupun unsur keamanan,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Judha Nugraha, melalui pernyataan pada Senin (16/8).
Judha menuturkan sebagai antisipasi eskalasi situasi di Afghanistan, Kemlu RI dan KBRI Kabul telah mengadakan pertemuan virtual pada Sabtu (14/8) dengan para WNI di negara itu untuk memonitor kondisi dan menjelaskan langkah langkah persiapan evakuasi.
Ia menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat 15 WNI yang telah melaporkan keberadaannya di Afghanistan. Menurutnya, para WNI terdiri dari ekspatriat, pegawai Badan PBB, hingga ada yang menikah dengan warga setempat.
Judha menegaskan seluruh WNI tersebut dalam kondisi baik dan aman.
“Kemlu RI dan KBRI Kabul terus memantau perkembangan eskalasi keamanan di Afghanistan. Keselamatan dan kesehatan WNI termasuk staf KBRI menjadi prioritas utama,” kata Judha.
Taliban berhasil menduduki Kabul dan Istana kepresidenan kemarin, Minggu (16/8). Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, pun dilaporkan kabur ke Tajikistan demi menghindari pertumpahan darah.
Ghani menyatakan bahwa saat ini, Taliban sudah memenangi seluruh pertempuran dari segi senjata. Ia menegaskan bahwa Taliban bertanggung jawab untuk melindungi kehormatan, kemakmuran, dan harga diri rakyat Afghanistan.
Sebelum sampai Kabul, Taliban telah merebut sejumlah kota strategis di Afghanistan, seperti Herat, Kandahar, Jalalabad, hingga Mazar-i-Sharif. Beberapa di antaranya direngkuh tanpa perlawanan.
Setelah merebut Istana Kepresidenan, Taliban berencana membentuk pemerintahan terbuka.
Sebelumnya, Taliban dilaporkan akan mendeklarasikan kembali Emirat Islam Afghanistan, yang runtuh karena invasi Amerika Serikat pada 2001 lalu. Namun, rencana itu disebut ditunda.
Mereka juga meminta pengalihan kekuasaan secara penuh dan menolak usulan pembentukan pemerintahan peralihan.
Selain itu, Taliban juga menjanjikan keamanan bagi pegawai negeri sipil dan aparat yang menyerahkan diri. Mereka juga menjamin tak akan mengganggu penduduk di Kabul dan menjaga harta serta keselamatan mereka. (HMP)
Discussion about this post