Daily News | Jakarta – Kabarnya, Erick Thohir, eks Ketua Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf bakal mengisi pos Menteri BUMN. Tapi pencalonan Erick Thohir sebagai calon Menteri BUMN, dinilai kurang tepat. Bahkan berpotensi memicu konflik kepentingan. Sebab, bisnisnya dan juga usaha kakaknya banyak bersinggungan dengan BUMN. Dikhawatirkan, akan terjadi abuse of power, menjadikan BUMN sebagai sapi perahan.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan hal itu di Jakarta, Senin (14/10). Menurut Ujang, baiknya Jokowi tak mengambil Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Terlebih, mantan ketua tim suksesnya ini, pernah menegaskan jika dia tak tertarik masuk kabinet. Bila benar, Erick yang jadi Menteri BUMN, ini patut disayangkan. Belum lagi kalau mempertimbangkan perusahannya dan juga kakak Erick, Garibaldi Thohir, bisnisnya banyak bersinggungan dengan BUMN. ” Ini cukup riskan. Berpotensi akan terjadi conflict of interest. Baiknya, Jokowi memilih calon yang bebas dari kepentingan untuk posisi Menteri BUMN,”katanya.
Ujang menambahkan, biasanya Kementerian BUMN itu diisi oleh orangnya presiden atau oleh kader partai pemenang. Maka jika Erick Thohir yang akan diplot menjadi Menteri BUMN itu memang hak Jokowi. Karena memang hak prerogatif presiden. Namun ia menyarankan sebaiknya Erick Thohir tak mengisi posisi Menteri BUMN.
” Karena jika Erick Thohir jadi Menteri BUMN akan menimbilkan conflict of interest. Akan terjadi benturan kepentingan. Karena dia seorang pengusaha. Dan saudaranya, atau kakaknya, juga perusahaannya selama ini banyak bisnis dengan BUMN. Jadi akan sangat bahaya jika Erick Thohir masuk kabinet,” kata Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Jika memang Jokowi hendak memasukan mantan ketua tim suksesnya di kabinet, Ujang menyarankan jangan di Kementerian BUMN. Erick, menurutnya lebih cocok di pos kementerian lain misalnya jadi Menpora.
“Kasih saja jabatan Menteri BUMN ke kalangan profesional yang bersih. Ini kan di BUMN banyak masalah. Banyak kerugian. Satu persatu BUMN akan terbuka borok dan kebangkrutannya. Jadi perlu menteri yang berintegritas dari kalangan profesional untuk memperbaiki BUMN-BUMN yang sekarat,” kata Ujang.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Poin Indonesia, Karel Haris Susetyo, mengatakan untuk posisi Menteri BUMN, seharusnya Presiden mempertimbangkan sosok yang tepat. Jangan kemudian terkesan balas budi. Menteri BUMN berikutnya haruslah sosok yang seminimal mungkin memiliki benturan kepentingan antara dirinya, keluarga dan usahanya dengan kepentingan kementerian BUMN tersebut.
” Selain juga sewajibnya menteri BUMN bukanlah anggota, kader atau terafiliasi dengan parpol tertentu. Karena ini rentan menjadikan BUMN sebagai sapi perah mereka,” ujarnya.
(Supriyatna/Daily News Indonesia)
Discussion about this post